Batusangkar, (Antaranews Sumbar) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun 11 unit rumah bagi korban yang terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
Dirjen penyediaan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid di Batusangkar, Rabu, mengatakan pembangunan ini dapat dilakukan tergantung pada pemerintah daerah Tanah Datar.
"Pembangunan dapat dilakukan dengan syarat pemerintah Tanah Datar bisa menyediakan lahan untuk pembangunan rumah," katanya.
Selain itu ia menyebutkan, rumah yang terdampak banjir bandang perlu untuk direlokasi, karena lokasi rumah tersebut saat ini berada di garis merah atau kawasan rawan bencana.
Menurut dia, sekalipun sudah dilakukan normalisasi sungai, untuk menghindari kejadian serupa di kemudian hari, memang lebih baik untuk mencari lokasi baru untuk pemukiman.
"Seyogyanya emang harus dipindah, lokasi saat ini adalah daerah bantaran, sebenarnya tidak diizinkan untuk membangun rumah," ujarnya
Ia menambahkan, pihaknya akan mengupayakan pembangunan rumah tersebut dapat dilakukan pada tahun ini, akan tetapi tetap bergantung pada kesiapan pemerintah daerah.
Sebelumnya, pihak Kementrian PUPR dengan didampingi pemerintah daerah setempat melakukan peninjauan ke Kecamatan Lintau Buo Utara guna melihat dampak banjir bandang yang melanda daerah tersebut.
"Saya diperintahkan menteri untuk meninjau lansung banjir bandang di kecamatan Lintau Buo Utara ini, saat melihat foto udara, ternyata dampaknya cukup besar," kata dia.
Selain Kementrian PUPR, sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga menyerahkan bantuan terhadap korban bencana banjir bandang yang terjadi pada Kamis (11/10) lalu.
"Secara spontan saya bersama ASN di lingkungan Kementerian Agama berusaha meringankan beban korban bencana,” katanya.
Ia menyebutkan, bantuan tersebut dikumpulkan secara spontan setelah mendengar kabar terkait bencana yang terjadi, dan pihaknya berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp100 juta rupiah. (*)
Dirjen penyediaan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid di Batusangkar, Rabu, mengatakan pembangunan ini dapat dilakukan tergantung pada pemerintah daerah Tanah Datar.
"Pembangunan dapat dilakukan dengan syarat pemerintah Tanah Datar bisa menyediakan lahan untuk pembangunan rumah," katanya.
Selain itu ia menyebutkan, rumah yang terdampak banjir bandang perlu untuk direlokasi, karena lokasi rumah tersebut saat ini berada di garis merah atau kawasan rawan bencana.
Menurut dia, sekalipun sudah dilakukan normalisasi sungai, untuk menghindari kejadian serupa di kemudian hari, memang lebih baik untuk mencari lokasi baru untuk pemukiman.
"Seyogyanya emang harus dipindah, lokasi saat ini adalah daerah bantaran, sebenarnya tidak diizinkan untuk membangun rumah," ujarnya
Ia menambahkan, pihaknya akan mengupayakan pembangunan rumah tersebut dapat dilakukan pada tahun ini, akan tetapi tetap bergantung pada kesiapan pemerintah daerah.
Sebelumnya, pihak Kementrian PUPR dengan didampingi pemerintah daerah setempat melakukan peninjauan ke Kecamatan Lintau Buo Utara guna melihat dampak banjir bandang yang melanda daerah tersebut.
"Saya diperintahkan menteri untuk meninjau lansung banjir bandang di kecamatan Lintau Buo Utara ini, saat melihat foto udara, ternyata dampaknya cukup besar," kata dia.
Selain Kementrian PUPR, sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga menyerahkan bantuan terhadap korban bencana banjir bandang yang terjadi pada Kamis (11/10) lalu.
"Secara spontan saya bersama ASN di lingkungan Kementerian Agama berusaha meringankan beban korban bencana,” katanya.
Ia menyebutkan, bantuan tersebut dikumpulkan secara spontan setelah mendengar kabar terkait bencana yang terjadi, dan pihaknya berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp100 juta rupiah. (*)