Palu, (Antaranews Sumbar) - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola memastikan tidak ada pengusiran terhadap para relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari berbagai daerah yang menempati halaman kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat sebagai posko bertenda.
"Saya meminta Kepala BPBD Provinsi untuk mengatur dan merelokasi semua relawan BPBD yang ada di kantor Bappeda ke kantor BPBD," kata Longki menjawab Antara di Palu, Rabu, mengenai informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa relawan BPBD dari berbagai daerah diusir dari halaman Bappeda.
Kontributor LKBN Antara Biro Sulawesi Tengah Fauzi Lamboka menghubungi Gubernur Sulteng untuk meminta konfirmasi atas kabar tersebut.
"Dengan senang hati dan terima kasih buat Antara atas kerja samanya," kata Gubernur.
Gubernur Longki menjelaskan bahwa kantor dan halaman kantor Bappeda sudah dipakai oleh para aparatur sipil negara yang sudah mulai bekerja kembali sejak Senin (8/10) lalu setelah terpaksa libur akibat gempa buni dan tsunami pada Jumat (28/9).
Longki mengatakan kantor Bappeda akan dibersihkan dan dirapikan lagi karena sejak terjadi gempa belum dibersihkan.
Sejak aparatur sipil negara kembali bekerja maka mereka harus apel dan masuk kerja di kantor tersebut.
"Tentu kegiatan mereka akan mengganggu kenyamanan relawan, demikian juga sebaliknya," kata Gubernur.
Permintaan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut kemudian disampaikan oleh Kepala BPBD Bartholomeus Tandigala kepada masing-masing kelompok relawan yang menginap di halaman kantor Bappeda.
Gubernur mengucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan, dan peran aktif para relawan BPBD se-Indonesia dalam menangani permasalahan akibat gempa dan tsunami tsunam.
Gubernur juga memohon maaf bila permintaan atau perintah untuk mengatur dan merelokasi para relawan itu tidak bisa diterima oleh para relawan.
"Semua ini demi kebaikan kita sebagai abdi negara dan abdi rakyat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas," katanya. (*)
Baca juga: Jelang berakhirnya masa tanggap darurat, kondisi Palu-Sigi-Donggala membaik
Baca juga: Pertamina: 10 SPBU di Palu buka 24 jam
Baca juga: Peneliti usul ibu kota Sulteng dipindah
"Saya meminta Kepala BPBD Provinsi untuk mengatur dan merelokasi semua relawan BPBD yang ada di kantor Bappeda ke kantor BPBD," kata Longki menjawab Antara di Palu, Rabu, mengenai informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa relawan BPBD dari berbagai daerah diusir dari halaman Bappeda.
Kontributor LKBN Antara Biro Sulawesi Tengah Fauzi Lamboka menghubungi Gubernur Sulteng untuk meminta konfirmasi atas kabar tersebut.
"Dengan senang hati dan terima kasih buat Antara atas kerja samanya," kata Gubernur.
Gubernur Longki menjelaskan bahwa kantor dan halaman kantor Bappeda sudah dipakai oleh para aparatur sipil negara yang sudah mulai bekerja kembali sejak Senin (8/10) lalu setelah terpaksa libur akibat gempa buni dan tsunami pada Jumat (28/9).
Longki mengatakan kantor Bappeda akan dibersihkan dan dirapikan lagi karena sejak terjadi gempa belum dibersihkan.
Sejak aparatur sipil negara kembali bekerja maka mereka harus apel dan masuk kerja di kantor tersebut.
"Tentu kegiatan mereka akan mengganggu kenyamanan relawan, demikian juga sebaliknya," kata Gubernur.
Permintaan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut kemudian disampaikan oleh Kepala BPBD Bartholomeus Tandigala kepada masing-masing kelompok relawan yang menginap di halaman kantor Bappeda.
Gubernur mengucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan, dan peran aktif para relawan BPBD se-Indonesia dalam menangani permasalahan akibat gempa dan tsunami tsunam.
Gubernur juga memohon maaf bila permintaan atau perintah untuk mengatur dan merelokasi para relawan itu tidak bisa diterima oleh para relawan.
"Semua ini demi kebaikan kita sebagai abdi negara dan abdi rakyat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas," katanya. (*)
Baca juga: Jelang berakhirnya masa tanggap darurat, kondisi Palu-Sigi-Donggala membaik
Baca juga: Pertamina: 10 SPBU di Palu buka 24 jam
Baca juga: Peneliti usul ibu kota Sulteng dipindah