Sarilamak, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meminta masyarakat agar mewaspadai berita bohong atau hoaks menjelang pemilu 2019 sehingga tidak terjadi perpecahan.
"Jelang tahun politik gesekan antar masyarakat bisa terjadi akibat hoaks, oleh sebab itu masyarakat harus teliti membaca berita," kata Kepala Biro Humas Pemerintah Sumatera Barat, Jasman di Sarilamak, Senin.
Hal itu ia sampaikan usai menghadiri kegiatan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Pemerintah Limapuluh Kota.
Menurutnya masyarakat mesti menyaring berita terlebih dahulu sebelum menyimpulkan sesuatu, agar nilai-nilai keharmonisan di tengah masyarakat tetap terjaga.
"Jangan sampai kita terprovokasi hoaks jelang pemilu ini," katanya.
Ia memperkirakan penyebaran hoaks melalui media sosial akan semakin masif hingga 2019. Pihaknya juga mengimbau pemerintah daerah melalui peran kehumasan agar melakukan sosialisai anti hoaks.
Jasman juga mengingatkan penyebar hoaks dapat dijerat dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Sebelumnya Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyampaikan ada beberapa ciri-ciri hoaks di antaranya setelah membaca sebuah berita bisa mengakibatkan kecemasan, kebencian dan permusuhan.
Kedua, sumber beritanya tidak jelas, medianya tidak terverifikasi, tak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu.
Kemudian hoaks juga bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data.
Oleh karena itu, jika ada berita di media sosial hendaknya dibaca dengan teliti, klarifikasi kebenarannya, verifikasi dengan cara membandingkan berita yang sama dari sumber berbeda dan jangan langsung diterima atau disebar ulang, tambahnya. (*)
"Jelang tahun politik gesekan antar masyarakat bisa terjadi akibat hoaks, oleh sebab itu masyarakat harus teliti membaca berita," kata Kepala Biro Humas Pemerintah Sumatera Barat, Jasman di Sarilamak, Senin.
Hal itu ia sampaikan usai menghadiri kegiatan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Pemerintah Limapuluh Kota.
Menurutnya masyarakat mesti menyaring berita terlebih dahulu sebelum menyimpulkan sesuatu, agar nilai-nilai keharmonisan di tengah masyarakat tetap terjaga.
"Jangan sampai kita terprovokasi hoaks jelang pemilu ini," katanya.
Ia memperkirakan penyebaran hoaks melalui media sosial akan semakin masif hingga 2019. Pihaknya juga mengimbau pemerintah daerah melalui peran kehumasan agar melakukan sosialisai anti hoaks.
Jasman juga mengingatkan penyebar hoaks dapat dijerat dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Sebelumnya Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyampaikan ada beberapa ciri-ciri hoaks di antaranya setelah membaca sebuah berita bisa mengakibatkan kecemasan, kebencian dan permusuhan.
Kedua, sumber beritanya tidak jelas, medianya tidak terverifikasi, tak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu.
Kemudian hoaks juga bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data.
Oleh karena itu, jika ada berita di media sosial hendaknya dibaca dengan teliti, klarifikasi kebenarannya, verifikasi dengan cara membandingkan berita yang sama dari sumber berbeda dan jangan langsung diterima atau disebar ulang, tambahnya. (*)