Padang, 29/7 (Antara) - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meminta bupati dan wali kota berkomitmen menganggarkan dana untuk program Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) guna mewujudkan cakupan pelayanan kesehatan menyeluruh 100 persen.
"Kami setiap tahun menyiapkan dana pendampingan bagi kabupaten dan kota untuk membantu biaya program JKN-KIS bagi masyarakat miskin tapi uangnya selalu bersisa bahkan hingga Rp30 miliar karena kepala daerahnya tidak menyediakan anggaran untuk itu," kata Irwan di Padang, Minggu.
Ia menyampaikan hal itu usai menghadiri senam kolosal bersama 1.500 warga dalam rangka menyambut Asian Games 2018 dan ulang tahun BPJS Kesehatan di halaman Kantor Gubernur Sumbar.
Menurutnya salah satu kendala dalam otonomi daerah adalah gubernur punya rakyat dan bupati wali kota juga punya sehingga ia tidak bisa mengakses langsung untuk membiayai penuh program JKN-KIS.
"Kan tidak mungkin 100 persen pakai dana provinsi, harus ada andil bupati dan wali kota, yang saya sesalkan untuk gaji pegawai ditambah dan itu bagus, tapi untuk biaya kesehatan juga perlu diprioritaskan," ujarnya.
Ia menyayangkan kepala daerah yang di masa kampanye menjanjikan pelayanan kesehatan gratis kepada warganya tapi tidak mau menganggarkan di APBD untuk iuran JKN-KIS bagi warga miskin.
"Apalagi setelah status SMA menjadi kewenangan provinsi maka gaji guru SMA yang selama ini jadi tanggung jawab kabupaten dan kota tidak terpakai, seharusnya itu bisa untuk kesehatan ini, tapi ini malah dipakai untuk gaji pegawai jadi kepedulian terhadap layanan kesehatan masih kurang," kata dia.
Ia menyatakan akan terus berkomitmen untuk mewujudkan capaian kesehatan menyeluruh program JKN-KIS 100 persen di luar peserta mandiri.
Dengan adanya program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan masyarakat terbantu karena kalau sakit berobat tidak bayar, namun belum semua menjadi peserta, katanya.
Ia berharap semua masyarakat menjadi peserta JKN-KIS, kalau mampu jadi peserta mandiri, dan kalau tidak mampu segera hubungi pemerintah setempat agar iurannya dibiayai oleh APBD.
Sementara Deputi Direksi BPJS Kesehatan wilayah Sumbagteng Jambi, Siswandi mengatakan untuk capaian peserta JKN-KIS di Sumbar sudah mencapai 76 persen dari total penduduk dan sudah berada di atas nasional yang baru 75 persen.
"Untuk mewujudkan pencapaian 100 persen pihaknya akan terus memotivasi pemerintah daerah agar berkomitmen mengganggarkan dana," kata dia.
"Kami setiap tahun menyiapkan dana pendampingan bagi kabupaten dan kota untuk membantu biaya program JKN-KIS bagi masyarakat miskin tapi uangnya selalu bersisa bahkan hingga Rp30 miliar karena kepala daerahnya tidak menyediakan anggaran untuk itu," kata Irwan di Padang, Minggu.
Ia menyampaikan hal itu usai menghadiri senam kolosal bersama 1.500 warga dalam rangka menyambut Asian Games 2018 dan ulang tahun BPJS Kesehatan di halaman Kantor Gubernur Sumbar.
Menurutnya salah satu kendala dalam otonomi daerah adalah gubernur punya rakyat dan bupati wali kota juga punya sehingga ia tidak bisa mengakses langsung untuk membiayai penuh program JKN-KIS.
"Kan tidak mungkin 100 persen pakai dana provinsi, harus ada andil bupati dan wali kota, yang saya sesalkan untuk gaji pegawai ditambah dan itu bagus, tapi untuk biaya kesehatan juga perlu diprioritaskan," ujarnya.
Ia menyayangkan kepala daerah yang di masa kampanye menjanjikan pelayanan kesehatan gratis kepada warganya tapi tidak mau menganggarkan di APBD untuk iuran JKN-KIS bagi warga miskin.
"Apalagi setelah status SMA menjadi kewenangan provinsi maka gaji guru SMA yang selama ini jadi tanggung jawab kabupaten dan kota tidak terpakai, seharusnya itu bisa untuk kesehatan ini, tapi ini malah dipakai untuk gaji pegawai jadi kepedulian terhadap layanan kesehatan masih kurang," kata dia.
Ia menyatakan akan terus berkomitmen untuk mewujudkan capaian kesehatan menyeluruh program JKN-KIS 100 persen di luar peserta mandiri.
Dengan adanya program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan masyarakat terbantu karena kalau sakit berobat tidak bayar, namun belum semua menjadi peserta, katanya.
Ia berharap semua masyarakat menjadi peserta JKN-KIS, kalau mampu jadi peserta mandiri, dan kalau tidak mampu segera hubungi pemerintah setempat agar iurannya dibiayai oleh APBD.
Sementara Deputi Direksi BPJS Kesehatan wilayah Sumbagteng Jambi, Siswandi mengatakan untuk capaian peserta JKN-KIS di Sumbar sudah mencapai 76 persen dari total penduduk dan sudah berada di atas nasional yang baru 75 persen.
"Untuk mewujudkan pencapaian 100 persen pihaknya akan terus memotivasi pemerintah daerah agar berkomitmen mengganggarkan dana," kata dia.