PBB, New York, (Antaranews Sumbar) - Duta besar Kuwait untuk PBB mengatakan delegasinya berencana membagikan rancangan resolusi di kalangan anggota Dewan Keamanan (DK) PBB guna menuntut perlindungan internasional buat rakyat Palestina.
"Kami akan membagikan rancangan resolusi Dewan Keamanan mengenai penyediaan perlindungan internasional buat rakyat Palestina sebab Israel --kekuatan pendudukan-- gagal melaksanakan tanggung-jawab internasionalnya sejalan dengan Konvensi Jenewa," kata Duta Besar Kuwait Mansour Ayyad Al-Otaibi kepada wartawan.
Al-Otaibi, yang delegasinya menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB setelah bentrokan Palestina-Israel pada Senin (14/5) di Jalur Gaza-- adalah salah seorang duta besar Arab yang hadir dalam taklimat bersama di luar ruang DK PBB untuk memperlihatkan solidaritas buat rakyat Palestina.
Tak kurang dari 60 orang Palestina, termasuk enam anak kecil, dilaporkan meninggal dan lebih dari 1.300 orang lagi dilaporkan cedera selama beberapa pekan demonstrasi yang mencapai puncaknya pada Senin, peringatan ke-70 berdirinya Israel dan hari pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel aviv ke Jerusalem.
Riyad Mansoun, Pengamat Tetap Palestina untuk PBB, mengatakan dalam taklimat yang sama bahwa di dalam rancangan resolusi tersebut akan ada permintaan agar sekretaris jenderal PBB meneliti peraturan keterlibatan pasukan keamanan Israel dan mengajukan sasaran mengenai masalah itu.
Ketentuan di dalam Konvensi Jenewa memberi kekuatan pendudukan tanggung-jawab untuk menyediakan perlindungan buat warga sipil, kata Mansour, sebagaimana diberitakan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.
"Tapi jika kekuatan pendudukan adalah sumber kurangnya perlindungan, dan menjadi sumber serangan terhadap warga sipil, maka kekuatan pendudukan kehilangan atau melepaskan tanggung-jawabnya untuk menyediakan perlindungan, maka tanggung-jawab masyarakat internasional lah (untuk melindungi)," kata duta besar Palestina tersebut.
Ia menyatakan rancangan resolusi tersebut mungkin dibagikan pada Rabu, lalu diikuti oleh perundingan di kalangan anggota Dewan Keamanan. Jika disahkan, resolusi itu akan sangat membantu dalam menyediakan perlindungan buat rakyat Palestina, katanya.
Nasib rancangan resolusi tersebut masih belum jelas sebab Amerika Serikat bersikukuh dalam memberikan dukungannya buat Israel.
Dalam pertemuan Dewan Keamanan pada Selasa, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menyalahkan HAMAS, yang menguasai Jalur Gaza, atas kerusuhan paling akhir di daerah kantung Palestina tersebut.
"Jangan salah: HAMAS senang dengan hasil kemarin," kata wanita pejabat itu kepada Dewan Keamanan pada Selasa.
Amerika Serikat, salah satu anggota tetap Dewan Keamanan, memiliki hak veto. Amerika Serikat pada Senin menghalangi pernyataan Dewan Keamanan yang disusun oleh Kuwait, yang mestinya menyampaikan kemarahan atas pembunuhan orang Palestina dan menyerukan penyelidikan independen, kata beberapa diplomat. (*)
"Kami akan membagikan rancangan resolusi Dewan Keamanan mengenai penyediaan perlindungan internasional buat rakyat Palestina sebab Israel --kekuatan pendudukan-- gagal melaksanakan tanggung-jawab internasionalnya sejalan dengan Konvensi Jenewa," kata Duta Besar Kuwait Mansour Ayyad Al-Otaibi kepada wartawan.
Al-Otaibi, yang delegasinya menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB setelah bentrokan Palestina-Israel pada Senin (14/5) di Jalur Gaza-- adalah salah seorang duta besar Arab yang hadir dalam taklimat bersama di luar ruang DK PBB untuk memperlihatkan solidaritas buat rakyat Palestina.
Tak kurang dari 60 orang Palestina, termasuk enam anak kecil, dilaporkan meninggal dan lebih dari 1.300 orang lagi dilaporkan cedera selama beberapa pekan demonstrasi yang mencapai puncaknya pada Senin, peringatan ke-70 berdirinya Israel dan hari pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel aviv ke Jerusalem.
Riyad Mansoun, Pengamat Tetap Palestina untuk PBB, mengatakan dalam taklimat yang sama bahwa di dalam rancangan resolusi tersebut akan ada permintaan agar sekretaris jenderal PBB meneliti peraturan keterlibatan pasukan keamanan Israel dan mengajukan sasaran mengenai masalah itu.
Ketentuan di dalam Konvensi Jenewa memberi kekuatan pendudukan tanggung-jawab untuk menyediakan perlindungan buat warga sipil, kata Mansour, sebagaimana diberitakan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.
"Tapi jika kekuatan pendudukan adalah sumber kurangnya perlindungan, dan menjadi sumber serangan terhadap warga sipil, maka kekuatan pendudukan kehilangan atau melepaskan tanggung-jawabnya untuk menyediakan perlindungan, maka tanggung-jawab masyarakat internasional lah (untuk melindungi)," kata duta besar Palestina tersebut.
Ia menyatakan rancangan resolusi tersebut mungkin dibagikan pada Rabu, lalu diikuti oleh perundingan di kalangan anggota Dewan Keamanan. Jika disahkan, resolusi itu akan sangat membantu dalam menyediakan perlindungan buat rakyat Palestina, katanya.
Nasib rancangan resolusi tersebut masih belum jelas sebab Amerika Serikat bersikukuh dalam memberikan dukungannya buat Israel.
Dalam pertemuan Dewan Keamanan pada Selasa, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menyalahkan HAMAS, yang menguasai Jalur Gaza, atas kerusuhan paling akhir di daerah kantung Palestina tersebut.
"Jangan salah: HAMAS senang dengan hasil kemarin," kata wanita pejabat itu kepada Dewan Keamanan pada Selasa.
Amerika Serikat, salah satu anggota tetap Dewan Keamanan, memiliki hak veto. Amerika Serikat pada Senin menghalangi pernyataan Dewan Keamanan yang disusun oleh Kuwait, yang mestinya menyampaikan kemarahan atas pembunuhan orang Palestina dan menyerukan penyelidikan independen, kata beberapa diplomat. (*)