Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdampak positif bagi keutuhan konsensus nasional.

         Ketika dimintai tanggapannya atas putusan majelis hakim PTUN atas gugatan HTI itu di Jakarta, Senin,  Asrul mengatakan putusan itu menunjukkan bahwa ketiga pilar kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif mempunyai sudut pandang dan posisi hukum yang sama atas empat konsensus nasional yakni Pancasila, UUD 1945,  Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan RI.

         Ia menegaskan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, juga mempunyai sudut pandang dan posisi hukum yang sama terhadap organisasi kemasyarakatan yang menolak empat konsensus nasional tersebut.

         Putusan tersebut, katanya, memberikan dampak positif bagi terjaganya keutuhan empat konsensus nasional dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegar.

          "Saya berharap kalau ada upaya hukum selanjutnya maka pengadilan yang lebih tinggi tidak berubah keputusannya," kata Arsul.

         Ia menyatakan pengadilan sudah benar ketika melihat persoalan pembubaran HTI ini tidak dinilai hanya dari sisi hukum administrasi pemerintahan melainkan juga dengan melihat konteks menjaga negara yang berbasis empat konsensus nasional.

         Ia menambahkan bahwa makna putusan PTUN tersebut adalah bahwa langkah Menkumham Yasonna Laoly yang mencabut badan hukum HTI, dibenarkan oleh pengadilan.

         Sebelumnya, putusan majelis hakim PTUN Jakarta yang dibacakan hakim Tri Cahya Indra Permana menyebutkan menolak gugatan HTI untuk seluruhnya, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp445.000 kepada penggugat.

          Pertimbangan majelis hakim dalam mengeluarkan putusan, antara lain, berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

          Hakim juga mengatakan bahwa ormas dapat dibubarkan apabila menyangkut tiga hal yakni atheis, menyebarkan paham komunis, dan berupaya mengganti Pancasila.

          HTI terbukti menyebarkan dan memperjuangkan paham khilafah, sesuai dalam video Muktamar HTI tahun 2013 silam.

         Majelis mengatakan pemikiran khilafah sepanjang masih dalam sebatas konsep dipersilahkan, namun bila sudah diwujudkan dalam aksi yang berupaya mengganti Pancasila maka dapat berpotensi perpecahan.

         Atas putusan tersebut,  HTI akan mengajukan banding. (*)