Mentawai, (Antara Sumbar) - Wagub Sumbar, Nasrul Abit menyebutkan ada tiga pasangan kepala daerah yang saat ini sudah pecah kongsi pasca dilantik pada 17 Februari 2016.
"Sampai saat ini sudah ada tiga kepala daerah di Sumbar yang sudah bentrok dengan wakilnya dan kondisinya sudah sangat parah," katanya saat memberikan sambutan pada rapat paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Mentawai yang ke 18 tahun di Lapangan kantor bupati di Tuapejat, Rabu.
Kejadian tersebut dipicu akibat komunikasi dan pembagian kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Setiap bupati harus memperhatikan wakilnya, begitu juga dengan wakil, juga tahu diri dengan posisinya sebagai wakil.
Untuk itu, dalam menjalankan roda pemerintahan, kepala daerah harus bisa memfungsikan wakilnya dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Begitu juga dengan wakil pendapat yang diberikan harus rasional dan jangan sampai bermuatan politis.
Perpecahan antara bupati dan wakilnya akan memberikan dampak yang sangat tidak baik dalam roda pemerintahan. Selain terkotak-kotak antara pendukung bupati dan wakil bupati juga mempengaruhi iklim investasi di daerah itu.
"Yang berhak mengambil keputusan adalah kewenangan kepala daerah bukan wakil kepala daerah, jika itu dijalankan pemerintahan lima tahun akan berjalan dengan baik," katanya.
Sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri, dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah daerah harus senantiasa terjalin hubungan yang harmonis antara kepala daerah dan DPRD, termasuk hubungan harmonis seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).
Dalam kesempatan itu, ia mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukan loyalitas kepada kepala daerah dengan menunjukan kinerja dan mendukung setiap program dalam pemerintahan.
Ia juga berharap dalam memperingati HUT yang ke 18 tahun Kabupaten Mentawai, menjadi momentum untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Nasrul Abit juga mengimbau masyarakat Mentawai mendukung pembangunan dan program yang akan dijalankan pemerintahan, baik itu tentang pembebasan lahan maupun penegakan aturan yang nantinya bersentuhan langsung dengan masyarakat. (*)