Pulau Punjung, (Antara Sumbar) - Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Masrul Maas mendesak pemerintah setempat segera memperbaiki jalan yang membentang di Kecamatan Tiumang-Padang Laweh karena belasan kilometer mengalami kerusakan.
"Saya mendapatkan laporan masyarakat ada belasan kilometer jalan kabupaten rusak, oleh karena itu saya berharap Pemerintah Dharmasraya segera memperbaikinya, sehingga akses perekonomian warga lancar," katanya di Pulau Punjung, Kamis.
Ia mengatakan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah setempat adalah salah satu aset yang harus segera mendapat perbaikan, selain memperlancar perekonomian masyarakat juga memudahkan masyarakat mengangkut hasil pertanian dan perkebunan.
"Laporan yang saya terima sebagian besar masyarakat di dua kecamatan ini bekerja sebagai petani dan berkebun, kalau jalan rusak tentu menyulitkan masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah masyarakat meminta pemerintah setempat segera memperbaiki jalan penghubung Kecamatan Padang Laweh-Tiumang karena kondisinya saat ini rusak parah.
"Akses jalan antarkecamatan ini kondisinya sangat memprihatinkan karena banyak berlubang dan berlumpur, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan di perbaiki ," kata Tokoh Masyarkat Batu Rijal, Burnawi (56).
Panjang jalan yang mencapai belasan kilometer itu, sebutnya membentang di empat nagari (desa adat) diantaranya Nagari Muaro Sopan, Nagari Batu Rijal, Kecamatan Padang Laweh, dan Nagari Koto Beringin, Nagari Tiumang, Kecamatan Tiumang.
Ia mengatakan jalan yang rusak saat ini merupakan satu akses perekonomian masyarakat dua kecamatan itu, karena merupakan lintasan regional yang dilalui masyarakat dari Provinsi Riau, dan Jambi.
Secara terpisah, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Dharmasraya, Andar Admaja menyebutkan saat ini belum ada anggaran untuk perbaikan maupun pemeliharaan jalan antar-kecamatan itu.
Ia menjelaskan pemerintah akan mengupayakan anggaran perbaikan jalan tersebut dimasukkan ke dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017.
"Pada prinsipnya keluhan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi, dan kamipun kami telah mempersiapkan perencanaan untuk dianggarkan pada tahun depan, mudah-mudahan pada 2018 segara diperbaiki," ujarnya. (*)