Padang, (Antara Sumbar) - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (Sumbar), mencatat pada Juni 2016 kota Padang mengalami inflasi sebesar 0,10 persen yang merupakan inflasi terendah dari seluruh kota secara nasional.
"Inflasi terjadi karena peningkatan indeks pada empat kelompok pengeluaran antara lain makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, kelompok sandang dan kesehatan," kata Kepala BPS Sumbar, Dody Herlando di Padang, Jumat.
Menurutnya kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau inflasi sebesar 0,81 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,09 persen, kelompok sandang sebesar 0,30 persen, dan kelompok kesehatan sebesar 0,56 persen.
Sementara kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi, komunikasi mengalami deflasi 0,39 persen dan jasa keuangan 0,01 persen, ujarnya.
Ia menyampaikan beberapa komoditas yang mengalami peningkatan harga selama Juni 2016 antara lain telur ayam ras, bawang merah, rokok kretek, daging ayam ras, gula pasir, rokok kretek filter, apel, pepaya, kentang, wortel, dan beberapa komoditas lainnya.
Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga yaitu cabai merah, beras, petai, ikan tongkol/ambu-ambu, tomat sayur, jengkol, minyak goreng, tomat buah, ikan mujair, daun bawang dan beberapa komoditas lainnya, kata dia.
Ia menambahkan dari 23 kota di pulau Sumatera seluruh kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Pangkal pinang sebesar 2,14 persen dan inflasi terendah terjadi di Kota Padang sebesar 0,10 persen.
Padang menduduki posisi terendah di Sumatera maupun dari seluruh kota yang mengalami inflasi secara nasional, kata dia.
Sementara Kepala perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Puji Atmoko berharap kepala daerah baru berperan mengendalikan harga di daerah masing-masing sebagai upaya ikut mengendalikan inflasi.
2016 tantangan pengendalian inflasi cukup berat terutama menjaga agar tetap terkendali karena itu peta jalan harus diwujudkan, katanya.
Ia menambahkan perlu perlakuan khusus terutama pada kelompok pangan bergejolak inflasi dapat terkendali.
Membaiknya perekonomian akan berimbas pada naiknya daya beli yang juga akan berpengaruh terhadap angka inflasi, ujar dia.
Puji menyampaikan peta jalan pengendalian inflasi yang telah diluncurkan Pemprov Sumbar diharapkan dapat mengendalikan inflasi dengan membuat program pengendalian yang terstruktur dari pusat hingga daerah.
"Cakupan peta jalan tersebut meliputi aspek produksi, tata niaga, infrastruktur, kelembagaan, konektivitas, sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi dalam mengendalikan inflasi," lanjutnya. (*)