Pariaman, (Antara) - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bersama anggota DPR RI John Kenedy Aziz, menyosialisasikan upaya pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) nonprosedural di daerah itu.
"Sosialisasi tenaga kerja yang nonprosedural adalah suatu upaya pemerintah menekan angka kemiskinan sekaligus mencegah para tenaga kerja yang tidak resmi sehingga mengurangi segala risiko terburuk di luar negeri," kata Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, di Pariaman, Minggu.
Ia mengatakan , saat ini kurang lebih tercatat sekitar 1.716 pencari kerja asal Kabupaten Padangpariaman yang belum bisa ditempatkan karena terkendala beberapa aspek.
Diantaranya, para pencari kerja terkendala komunikasi, dan keahlian sehingga kesulitan untuk menggarap lapangan pekerjaan yang tersedia, kata dia.
Ia menyebutkan setiap tahun berdasarkan data secara nasional angkatan kerja mencapai 2,5 juta jiwa dan 1,5 juta jiwa diantaranya berpotensi kehilangan lapangan pekerjaan.
"Bagi tenaga kerja yang tidak memiliki daya saing maka secara otomatis mereka akan tertinggal dari tenaga kerja yang lain karena pada dasarnya dunia pekerjaan membutuhkan suatu tantangan," jelasnya.
Pada 2016 pemerintah pusat melalui BNP2TKI tengah memfokuskan pengiriman tenaga kerja asal Indonesia dengan empat bidang profesi utama.
Diantaranya yaitu, sektor pariwisata, tenaga medis, perhotelan, dan bidang manufaktur. Untuk sektor pariwisata sendiri BNP2TKI pada 2016 sangat kekurangan tenaga kerja di bidang tata graha dan tata boga.
"Sekolah Menengah Kejuruan bidang pariwisata sangat kita butuhkan sekali terutama dua jurusan tersebut," ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPR-RI Komisi IX John Kenedy Aziz, menyebutkan salah satu yang melandasi masyarakat untuk bekerja di luar negeri karena desakan ekonomi.
Menurutnya, siapa saja bisa bekerja di luar negeri namun harus memiliki sertifikat profesi yang bisa diakui dalam dunia pekerjaan.
"Setidaknya para tenaga kerja itu harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk mendukung kemampuanya," jelasnya.
Selain harus memiliki sertifikat tersebut, para pencari kerja diharuskan juga memiliki kemampuan komunikasi yang cakap sehingga memudahkan dalam bekerja.
Ia menilai pada umumnya kegagalan para pencari kerja asal Kabupaten Padangpariaman dan Kota Pariaman dikarenakan sifat cemooh yang sudah menjadi budaya tersendiri.
"Orang Pariaman dimana-mana terkenal akan cemooh besar makanya sulit untuk berkembang untuk menuju kemajuan," ujar anggota DPR-RI asal Kabupaten Padangpariaman tersebut.
Meskipun demikian John tetap berharap masyarakat Pariaman harus siap dan gigih dalam bekerja serta siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). (*)