Jakarta, (Antara) - Peneliti Senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, Partai Golkar pimpinan Agung Laksono yang diakui pemerintah tetap memerlukan Setya Novanto untuk memimpin DPR. "Apakah Agung Laksono akan tetap mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Itu bergantung kesepakatan politik antara Setya dengan Agung," kata Karyono Wibowo yang dihubungi di Jakarta, Selasa. Karyono mengatakan, bisa saja akan ada perombakan terhadap kader-kader Partai Golkar yang menduduki posisi pimpinan dan alat-alat kelengkapan dewan. Namun, bila ada kompromi, bisa saja sejumlah posisi akan tetap diisi kader yang sama. "Namun, dalam politik apa saja bisa terjadi. Bergantung dinamika yang bergulir. Apalagi, tak bisa dipungkiri Setya Novanto selama ini bisa disebut sebagai ATM bagi Partai Golkar," ujarnya lagi. Menurut Karyono, bila Agung Laksono bisa mendapatkan dukungan dari Setya Novanto, dukungan kader-kader Partai Golkar lainnya terhadap kepengurusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol akan semakin menguat. "Di internal Partai Golkar, Setya cukup memiliki pengaruh. Karena itu, bisa jadi Agung akan memerlukan Setya," katanya pula. Justru dengan posisi Setya sebagai orang terdekat dengan Aburizal Bakrie dan tetap menjadi Ketua DPR, Karyono menilai dia dapat menjadi jembatan bagi Agung Laksono dan Aburizal Bakrie untuk mengakhiri konflik di Partai Golkar. "Meskipun surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengakui kepemimpinan Agung Laksono, tetapi Mahkamah Partai Golkar memerintahkan untuk mengakomodasi hasil Munas Bali," katanya lagi. Menurut Karyono, surat keputusan Menkumham yang mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat dukungan legislatif. "Siapa pun rezimnya, bila dukungan partai di parlemen sedikit, pasti akan berupaya membangun keseimbangan. Dalam hal ini pemerintah cukup berhasil. Tidak hanya mendapatkan keseimbangan, justru lebih kuat," kata dia. (*/sun)