Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, menjadi saksi atas lahirnya kebijakan strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi komoditi pangan di Tanah Air.
Di kota kelahiran bapak proklamator Bung Hatta itu, 11 menteri Kabinet Indonesia bersatu dan 12 Gubernur menyatakan komitmen mewujudkan peningkatan produksi pangan di hadapan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pada awalnya, presiden dijadwalkan akan menghadiri peringatan hari pangan sedunia 2013 yang diselenggarakan di Padang pada 31 Oktober.
Karena acara itu bersifat seremonial, akhirnya presiden melontarkan gagasan bagaimana acara itu menjadi lebih bernilai dengan melakukan rapat bidang pangan, guna menyiapkan rencana aksi percepatan peningkatan produksi pangan.
Rapat digelar dua hari secara maraton pada 28-29 Oktober 2013 diikuti 11 menteri, 12 gubernur, kepala Badan Pertanahan Nasional serta perwakilan pelaku usaha yang diwakili oleh pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Presiden menyatakan selama ini ketersediaan pangan di Tanah Air sudah mencukupi, namun seiring pertambahan jumlah penduduk yang telah mencapai sekitar 250 juta jiwa, harus dicarikan solusi pemenuhan.
Oleh sebab itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah serta dunia usaha harus bersinergi agar ketersediaan pangan dalam negeri dapat terpenuhi, kata Presiden.
Jika produksi dan konsumsi pangan seimbang maka harga akan stabil sehingga tidak terjadi gejolak sehingga impor akan dapat dikurangi.
"Selain itu, jika ada gejolak sudah saatnya tidak saling tuding karena, solusi cerdas yang dapat dilakukan hanya satu yaitu peningkatan produksi pangan dalam negeri," ujarnya.
Dikatakan Presiden, prioritas utama peningkatan produksi pangan terutama pada lima bahan pokok yaitu beras, jagung, kedelai gula dan daging sapi.
Dalam peningkatan produksi pangan tersebut, langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan ketersediaan lahan baru yang dapat digunakan dimana Badan Pertanahan Nasional berperan penting.
Kemudian, tenaga kerja serta aplikasi teknologi pertanian yang dapat menunjang peningkatan produksi.
Tidak hanya itu perlu disiapkan infrastruktur yang memadai seperti jalan agar pengakutan lebih efisien dan pembangunan sejumlah irigasi, tambahnya.
Pada bagian lain Presiden Yudhoyono menilai, kendati pemerintah telah memiliki strategi dan program ketahanan pangan, namun perlu disadari hasil produksi yang ada yang ada masih kurang dibandingkan kebutuhan untuk konsumsi.
Oleh sebab itu, disamping ada upaya berkesinambungan perlu ada upaya ekstra dalam bentuk rencana aksi untuk meningkatkan produksi komoditi pangan khususnya beras, gula, kedelai, jagung dan daging sapi, kata dia.
Kesuksesan rencana aksi dapat diukur dari keterpaduan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kalangan dunia usaha untuk saling bersinergi dalam meningkatkan produksi pangan.
Garis besar rencana aksi akan dilengkapi dengan rencana yang lebih detil seperti jika hendak meningkatkan produksi beras berapa kontribusi masing-masing provinsi dan upaya apa yang dilakukan untuk mencapainya, kata dia.
Dikatakan Presiden, rencana aksi menggambarkan dengan jelas sasaran yang hendak dicapai, siapa yang berkontribusi dengan target dan mekanisme yang jelas dalam peningkatan produksi komoditi pangan utama.
Untuk memastikan rencana aksi dapat berjalan dengan baik akan dibentuk gugus tugas yang akan memantau dan mengawasi serta mencari solusi jika ada masalah.
Presiden menyebutkan salah satu butir rencana aksi adalah peningkatan produksi beras pada 2014 dimana kebutuhan 33 juta ton dengan target surplus sebanyak 10 juta ton.
Target tersebut ditetapkan mengantisipasi perubahan iklim, kemungkinan gagal panen, perubahan kebijakan luar negeri dan situasi pasar global.
Kemudian, untuk kedelai diperkirakan kebutuhan pada 2014 hampir dua juta ton dimana produksi dalam negeri 2012 hanya 900 ribu ton.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan produksi kedelai dalam negeri dengan siginifikan kendati ada sejumlah kendala seperti atidak semua wilayah cocok ditanami kedelai, kata dia.
Selain itu tidak semua petani mau menanam kedelai ketika harga rendah, sebab itu butuh kolaborasi pemerintah dan dunia usaha mengatasi kendala ini, kata dia.
Pemerintah, ujar Presiden menargetkan produksi kedelai pada 2014 mencapai 1 juta ton kendati masih terdapat kekurangan kebutuhan.
Berikutnya, untuk jagung walaupun sudah mengalami surplus pada 2014 ditargetkan produksi mencapai 20 juta ton dengan kebutuhan dalam negeri sebesar 14,26 juta ton.
Lalu produksi gula dalam negeri pada 2014 ditargetkan meningkat menjadi 3,1 juta ton dari kebutuhan pada 2012 sebanyak 2,7 juta ton.
Sedangkan, kebutuhan daging sapi pada 2014 diperkirakan mencapai 575,88 ribu ton dengan jumlah produksi sebanyak 443,22 ribu ton sehingga ada kekurangan sebanyak 130 ribu ton.
Tetapi pemerintah menargetkan kenaikan sekitar 20 ribu ton untuk mengurangi impor, katanya.
Presiden menambahkan angka tersebut merupakan target yang konkret dan nyata dimana pemerintah optimistis sasaran tersebut dapat diwujudkan.
11 menteri yang melakukan penandatangan komitmen dukungan pencapaian sasaran ketahanan pangan yaitu Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perhubungan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Sementara, 12 gubernur yang menandatangani kesepakatan yaitu Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Papua Barat, Gubernur Lampung, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Sumatera Selatan.
Kemudian, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Kalimantan Barat.
<b>Basis Produksi</b>
Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengemukakan Indonesia harus menjadi basis produksi pangan di kawasan Asia Tenggara menghadapi pasar bebas ASEAN yang akan diberlakukan pada 2015.
"Tidak ada kata lain, kita harus siap karena hal itu akan terjadi oleh sebab itu Indonesia harus menjadi basis produksi pangan bukan pasar negara lain," kata dia.
Menurutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 adalah meningkatkan daya tahan.
Pada bagian lain, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menyatakan merupakan suatu kehormatan bagi Sumatera Barat karena sejumlah kebijakan strategis di ambil diputuskan didaerah ini.
Warga Sumbar harus bangga karena tidak hanya dikenal sebagai tempat lahirnya sejumlah tokoh bangsa, daerah ini juga dijadikan tempat strategis oleh pemerintah.
Ia melihat, ke depan Indonesia harus mewujudkan kedaulatan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan petani.
"Jangan terus bergantung kepada impor karena saya yakin Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri secara mandiri," tambahnya. (*/jno)