Mendikbud Pastikan Pramuka Masuk Kurikulum 2013
Senin, 17 Desember 2012 18:37 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. (ANTARA)
Lombok Timur, NTB, (ANTARA) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh memastikan, bidang kepramukaan akan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan 2013.
"Pak Wapres juga sudah beri arahan, dalam kurikulum baru itu ekstra kurikuler yang diwajibkan adalah kepramukaan, karena kita membutuhkan satu sistem ekstra kurikuler yang bisa menjahit secara nasional," katanya di Lombok Timur, Senin.
Ia mengemukakan hal itu ketika mendampingi Wakil Presiden Boediono pada temu wicara yang digelar pada puncak peringatan Hari Nusantara XIII yang dipusatkan di Pantai Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Salah satu rangkaian acara puncak peringatan Hari Nusantara 2012 itu yakni temu wicara dengan Wapres, dan pesertanya merupakan para pemangku kepentingan (stakeholder) bidang kelautan (nelayan, pelaut, dan penerima penghargaan), dan bidang pendidikan berbasis pesisir.
Dalam kesempatan itu, salah seorang peserta temu wicara menyarankan kepramukaan harusnya dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, agar mental kebangsaan anak didik tetap terjaga sejak dini.
Menurut Nuh, pihaknya pun sudah mengkaji berbagai kegiatan ekstra kurikuler yang akan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan yang baru.
"Memang kepramukaan merupakan satu-satunya yang sekarang ini kita lihat yang mampu menjahit secara nasional," ujarnya.
Namun, katanya, kurikulum pendidikan 2013 yang sedang disiapkan untuk menggantikan kurikulum pendidikan 2006 itu masih harus melewati serangkaian kajian.
Terdapat empat tahapan kajian kurikulum baru 2013 yang sedang dijalankan oleh Kemdikbud yaitu penyusunan kurikulum secara internal di Kemdikbud, pemaparan desain kurikulum di hadapan Wakil Presiden, pelaksanaan uji publik, dan penyempurnaan.
Sementara itu, peringatan Hari Nusantara setiap tanggal 13 Desember, dan mulai diperingati sejak 1999. Secara resmi Hari Nusantara telah ditetapkan Pemerintah melalui Keppres No. 126/2001.
Penetapan tanggal Hari Nusantara merujuk pada pernyataan Perdana Menteri H Djuanda yang disampaikan pada tanggal 13 Desember 1957, pernyataan ini selanjutnya dikenal dengan nama Deklarasi Djuanda.
Dalam deklarasi tersebut, Indonesia berhasil menambah luas teritorial menjadi 12 mil dan Zone Economic Exclusive, yaitu bagian perairan internasional namun Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam termasuk yang ada di dasar laut dan di bawahnya serta Landas Kontinen sejauh 300 mil.
Deklarasi Djuanda merupakan dasar bagi Indonesia menjadi Negara Kepulauan (archipelagic state) guna mewujudkan konsep Wawasan Nusantara NKRI.
Karenanya, peringatan Hari Nusantara harus menjadi spirit untuk mencegah disintegrasi bangsa dan menjaga serta membangun NKRI menjadi lebih baik.
Penyelenggaraan peringatan Hari Nusantara yang dilaksanakan setiap tahun, pelaksanaannya digilir dari daerah Indonesia Barat ke wilayah Indonesia Timur. Tahun ini di Lombok, NTB, dan acaranya disesuaikan dengan peringatan HUT ke-54 Pemprov NTB, 17 Desember 2012. (*/jno)
Pewarta : 172
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Satgas Saber Pangan Pasaman Barat pastikan stok pangan jelang Ramadhan cukup
13 February 2026 20:29 WIB
Pastikan layanan prima dan operasional aman, KAI Divre II Sumbar lakukan inspeksi keselamatan lebaran 2026
12 February 2026 11:59 WIB
Borneo kalahkan Bhayangkara 2-1,pastikan tak terkejar Persija di pekan ke-20
07 February 2026 20:40 WIB
Terpopuler - Pendidikan
Lihat Juga
Siswa di Mosul Irak Berjuang Lanjutkan Pendidikan di Tengah Ancaman IS
06 January 2018 9:33 WIB, 2018
Tempatkan Instruktur Pejabat, Pemkab "Keroyok" Sekolah Tingkatkan Mutu Pendidikan
30 December 2017 10:41 WIB, 2017
Sekda Agam Panggil Kepala SMKN2 Terkait Penerapan Sanksi Ujian di Lapangan
07 December 2017 21:08 WIB, 2017