Yoris: Pemecatan Tiga Kader Bukti Otoritarianisme Golkar
Sabtu, 9 Agustus 2014 20:16 WIB
Jakarta, (Antara) - Ketua DPP Partai Golkar Yoris Raweyai menilai pemecatan kader tiga kader Golkar (Poempida, Nusron dan Agus Gumiwang) dengan sewenang-wenang membuktikan otoritarianisme Golkar.
"Pemecatan terhadap sejumlah kader menunjukkan sekelompok kecil dalam DPP Golkar telah membawa partai dalam suatu sistem yang otoriter, lebih kejam dari Orba," katanya di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan paradigma Golkar baru pascatahun 1999 adalah Golkar yang demokratis, modern, pluralis, serta menjunjung tinggi hak mengeluarkan pendapat.
"Karena itu, pemecatan tiga orang kader Golkar karena perbedaan pandangan dalam Pilpres itu sangatlah fatal, apalagi ada juga kabar pemecatan sejumlah kader hanya karena kritis dalam rapat pleno, kalau di pleno saja tidak boleh bicara, bagaimana," katanya.
Dia menekankan bahwa dirinya bersama organisasi sayap Golkar telah melakukan konsolidasi untuk menyelamatkan partai. Salah satu upayanya dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar tahun ini sesuai ketentuan AD/ART.
Menurut dia penyelenggaraan Munas Golkar tahun ini tidak memerlukan persetujuan DPD tingkat I maupun II layaknya yang dipersoalkan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical).
"Tidak perlu ada persetujuan DPD I atau II, kecuali Munaslub. Pak JK saja waktu 2004, meskipun diamanatkan akhir masa jabatan beliau Desember 2009, namun beliau dengan besar hati bersedia minta dilakukan Oktober," ujar Yoris.
Dia mengatakan memang ada rekomendasi agar Munas Golkar dilakukan tahun depan, tetapi rekomendasi itu hanya dilakukan apabila perlu.
"Faktanya sekarang Golkar sudah mengalami kegagalan, untuk apa diperpanjang (Munas) lagi," tegas dia.
Yoris mengingatkan dirinya bersama organisasi sayap akan melakukan aksi nyata di DPP agar Munas dapat segera dilaksanakan tahun ini.
Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (ARB) menyatakan kader yang meminta Munas Golkar dilakukan tahun ini tidak memiliki hak suara.
ARB juga menyebut bahwa penyelenggaraan Munas Golkar tahun ini membutuhkan persetujuan pengurus Golkar di daerah. (*/sun)
Pewarta : 172
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Kemenag tegaskan ASN tidak masuk 22 hari berturut-turut bisa dipecat
14 January 2025 16:29 WIB, 2025
Pengamat sepak bola sesalkan momentum pemecatan pelatih Shin Tae-yong
06 January 2025 15:42 WIB, 2025
Terpopuler - Polhukam
Lihat Juga
Legislator: Percepat Pembangunan Gedung Rehabilitasi Pecandu Narkoba
08 January 2018 18:30 WIB, 2018
Kapolres Padang Pastikan Pilkada Jadi Prioritas Pengamanan Tahun Ini
06 January 2018 14:03 WIB, 2018
Demi Rp100 Juta, Tiga Kurir Ini Nekat Bawa 1,3 Ton Ganja dari Aceh ke Jakarta
04 January 2018 19:49 WIB, 2018
Kejari Pesisir Selatan Nyatakan Tidak Pernah Terima Tembusan Diversi Lakalantas
04 January 2018 17:53 WIB, 2018