Kamboja: Tentara, Gubernur Sepanjang Perbatasan Lanjutkan Hubungan Baik

Jumat, 23 Mei 2014 20:33 WIB

Phnom Penh, (Antara/Xinhua-0ANA) - Kamboja telah menyarankan angkatan bersenjata dan para pejabat di sepanjang perbatasan untuk terus menjaga hubungan baik dan kerja sama dengan Thailand setelah militer negara itu merebut kekuasaan pemerintah dalam kudeta Kamis. "Agar terus memelihara perdamaian, ketertiban, kerja sama dan pembangunan di sepanjang perbatasan Kamboja-Thailand, Angkatan Bersenjata dan kepolisian Kerajaan Kamboja harus menyarankan semua angkatan bersenjata yang ditempatkan di sepanjang perbatasan untuk melanjutkan kerja sama dan hubungan baik dengan pihak Thailand," kata pejabat Perdana Menteri Sar Kheng dalam satu perintah yang disiarka ke media Jumat." "Pemindahan angkatan bersenjata tidak diperbolehkan." Dia juga memerintahkan gubernur di provinsi-provinsi di sepanjang perbatasan untuk melanjutkan kerja sama dengan pihak Thailand untuk menjaga perdamaian dan ketertiban serta untuk meningkatkan pengendalian kegiatan lintas batas. Selain itu, ia menyarankan angkatan bersenjata dan gubernur untuk memantau perkembangan situasi di Thailand, terutama situasi di sepanjang perbatasan. Sar Kheng telah diasumsikan sebagai pejabat perdana menteri sejak 18 Mei setelah Perdana Menteri Hun Sen melakukan kunjungan ke Tiongkok. Kamboja dan Thailand telah memiliki sengketa sengit perbatasan sejak Juli 2008 ketika UNESCO menambahkan Kuil Preah Vihear Kamboja sebagai Daftar Warisan Dunia, namun Thailand mengklaim kepemilikan 4,6 km persegi semak sebelah kuil. Candi tersebut telah menjadi titik nyala bentrokan bersenjata antara tentara kedua negara sejak itu. Mahkamah Pidana Internasional (ICJ) yang bermarkas di Den Haag memutuskan pada November tahun lalu bahwa Kamboja memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah candi Preah Vihear. Sampai saat ini, kedua negara belum pernah bertemu dan membahas pelaksanaan putusan ICJ itu. (*/WIJ)