PBB Desak Penghentian Aksi Kekerasan di Mali

Rabu, 21 Mei 2014 13:26 WIB

PBB, Amerika Serikat, (Antara/AFP) - Dewan Keamanan PBB, Selasa mendesak penghentian segera aksi kekerasan di Mali utara setelah lebih dari 30 orang tewas dalam pertempuran antara gerilyawan dan tentara di satu kota. Kelompok separatis Tuareg terlibat baku tembak dengan tentara Mali di Kidal saat Perdana Menteri Moussa Mara, yang pemerintahnya didukung tentara Prancis mengunjungi kota itu. Pasukan Prancis membantu mengusir gerilyawan dan kelompok garis Islam yang bersenjata dari kota-kota di bagian utara negara itu. Para petempur Gerakan Nasional Pembebasan Azawad (MNLA) menyandera 32 karyawan sipil tetapi membebaskan mereka Senin. Pertempuran itu menewaskan delapan tentara Mali dan 28 gerilyawan. Para anggota Dewan Keamanan PBB mengutuk keras bentrokan-bentrokan senjata di Kidal pada 17 dan 18 Mei," kata Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara itu dalam satu pernyataan. "Para anggota Dewan Keamanan menegaskan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas aksi-aksi ini harus diidentifkasi dan memikul tanggung jawab. "Para anggota dewan itu juga menyeru semua pihak menahan diri bagi aksi kekerasan lebih jauh yang dapat mengancam para warga sipil." Mereka menyeru diselenggarakannya perundingan-perundingan perdamaian yang "tulus" dan menegaskan kembali bahwa hanya melalui satu proses yang dapat dipercaya dan melibatkan semua pihak dapat mewujudkan perdamaian dan stabilitas jangka panjang di seluruh negara itu." Sumber-sumber di pasukan PBB yang membantu pasukan Prancis dan Mali dalam usaha-usaha pemeliharaan perdamaian di daerah utara yang rawan itu mengatakan ratusan orang telah meninggalkan rumah-rumah mereka lari ke Kidal dekat kamp-kamp gurun yang relatif aman. Selasa siang, menteri luar negeri Mali meminta Dewan Keamanan PBB memperpanjang mandat pasukan pemelihara perdamaian dan usaha-usaha untuk melucuti senjata-senjata gerilyawan Tuareg. Dengan missi pemeliharaan perdamaian PBB segera diperpanjang,Abdoulaye Diop meminta "satu mandat yang lebih kuat, sesuai dengan Bab VII piagam PBB"-- yang mengizinkaan penggunaan kekuatan militer. Ini akan memungkinkan tentara "menangani ancaman-ancaman di lapangan dan melucuti senjata seluruh kelompok bersenjata, khususnya MNLA," katanya. Bamako akan menghormati komitmen-komitmennya untuk melakukan "satu dialog yang tulus" yang bertujuan bagi tercapainya satu perjanjian perdamaian yang definitif dengan gerilyawan Tuareg, kata Diop. Tetapi ia menuduh MNLA bekerja sama dengan dengan kelompok-kelompok teroris dan menyerukan Dewan Keamanan mengecam tindakan itu. Dengan menunjukkan foto-foto para korban pertempuran di Kidal, Diop mengatakan bendera-bendera kelompok Al-Qaida di Margib Islam (AQIM) dan Ansar Dine (Para Pembela Islam) "dikibarkan di kendaraan-kendaraan para penyerang hampir sama dengan bendera MNLA." "Serangan itu terjadi di Kidal harus tetap dihukum," kata Diop dalam konferensi video dari Mali, menuntut penyelidikan "satu komisi internasional. Wakil khusus PBB untuk Mali, Bert Koenders, yang juga ikut serta dalam konferensi video itu mengatakan PBB "tetap berjanji untuk memulihkan wewenang negara Mali di Kidal." Tetapi ia mengatakan "prioritas sekarang adalah menghidupkan kembali dialog politik," dan menambahan "kita harus menyerukan semua pihak yang terkait melakuan langkah-langkah konrit untuk membantu meredakan ketegangan." Dua Besar Prancis untuk PBB, Gerard Araud mengatakan: "Prioritas sekarang adalah menghindari keteganga dan kembali berdialog, dan kelompok-kelompok bersenjata kembali ke barak-barak." Araud mengatakan terserah kepada Bamako--bukan pasukan PBB -- untu mnangani perlucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata. Yang pasukan Prancis dapat lakukan adalah mendukung pemerintah Mali,"tambahnya. (*/sun)