Legislator: Kebijakan Anggaran Sudah Pro Pertanian

Jakarta, (Antara) - Kebijakan anggaran pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun ini sudah pro pertanian, kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaerun. Menurut Herman dalam diskusi dengan Forum Wartawan Pertanian di Bogor, Minggu indikasi tersebut dapat dilihat pada alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang mana sebelum 2004 sekitar Rp3,4 triliun namun pada 2014 meningkat drastis menjadi Rp18 triliun. Selain itu, lanjutnya, anggaran untuk subsidi pupuk yang dialokasikan pemerintah saat ini mencapai Rp21 triliun, anggaran subsidi benih Rp1,6 triliun dan anggaran untuk perbaikan infrastruktur pertanian melalui Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak Rp6 triliun. "Anggaran kebijakn (pemerintahan SBY) sudah yang terbaik bagi rakyat," kata politis Partai Demokrat itu. Selain dari sisi anggaran, menurut dia, pada awal pemerintahan SBY yakni 2004 presiden langsung mencanangkan progoram Revitalisasi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dengan kebijakan tersebut, tambahnya, pertanian dalam arti luas akan memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Herman menyatakan, presiden yang pro pertanian tidak harus paham terhadap sektor pertanian secara keseluruhan namun yang mampu merumuskan dan memanfaatkan anggaran kebijakannya pada sektor tersebut. Pada kesempatan itu dia juga menegaskan, pertanian Indonesia saat ini tidak seburuk yang dinilai para kritikus tetapi masih cukup baik. "Indonesia masih banyak sumberdaya alam dan menjadi harapan masa depan bangsa-bangsa lain dalam memenuhi kebutuhan sumber pangan," katanya. Sementara itu pengamat ekonomi Faisal Basri menilai pemerintah saat ini terlihat sangat mudah membuka keran impor. Hal itu, menurut dia, disebabkan karena tingginya permintaan, tetapi tidak dicukupi produksi dalam negeri, elain itu harga beli produk impor jauh lebih murah dengan kualitas bersaing. Dia mengungkapkan nilai impor pangan Indonesia cukup tinggi yang mana pada kuartal I-2014 (Januari-Maret 2014) mencapai 2,36 miliar dolar AS atau Rp 23,6 triliun. "Presiden baru harus bisa menekan angka ini.Presiden yang akan datang jangan yang hobinya impor," katanya. Direktur Institute for Development and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, presiden baru nanti diharapkan bisa memilih menteri-menteri ekonomi dari kalangan profesional atau bukan dari partai politik (parpol). Dia menilai, kebijakan-kebijakan ekonomi seringkali terhambat karena konflik kepentingan menteri yang berasal dari parpol. "Lebih baik menteri ekonomi jangan dari parpol karena konflik kepentingan mungkin ada," katanya. Minimal menteri ekonomi yang pasti, menurut dia, yakni Menteri Keuangan, Menteri ESDM karena energi sangat strategis, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, harus ada dari kalangan profesional.(*/sun)