Menlu Prancis Pertahankan Penjualan Kapal Perang Kepada Rusia

Rabu, 14 Mei 2014 12:55 WIB

Washington, (Antara/AFP) - Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius, Selasa, di Washington membela penjualan dua kapal perang kepada Rusia, meskipun Amerika Serikat menentang - sementara meninggalkan pintu terbuka untuk memeriksa kembali kontrak pada Oktober. Perjanjian 2011 senilai 1,2 miliar dolar AS itu, menetapkan Prancis untuk memberikan dua kapal perang Mistral - sebuah kapal helikopter tempur serbu canggih - ke Rusia. Yang pertama akan diserahkan pada Oktober 2014 dan yang kedua pada tahun 2015. Prancis sejauh ini telah menolak tekanan untuk menangguhkan kontrak kontroversial itu, yang telah memicu protes Amerika Serikat dan sekutu-sekutu NATO lainnya. "Prancis perlu belajar ketegasan secara benar," tegas Fabius. "Prancis akan melakukan tugasnya, baik dalam hal Ukraina atau di tempat lain." Namun, "aturan dengan kontrak-kontrak adalah bahwa kontrak yang telah ditandatangani harus dihormati," kata menteri luar negeri pada konferensi pers selama kunjungannya dua hari di Washington. "Secara hukum, kita tidak memiliki kemungkinan untuk tidak menghormati mereka," tambahnya. Dia menjelaskan bahwa Rusia telah membayar "lebih dari separoh" dari biaya yang telah disepakati. Amerika Serikat telah mendorong Prancis untuk menghentikan penjualan itu, dan mengatakan hal itu akan menjadi tanda jelas dari kemarahan global pada apa yang mereka sebut "agresi" Presiden Rusia Vladimir Putin terhadap Ukraina. Departemen Luar Negeri menyatakan "keprihatinan", dan masalah ini dibahas selama pertemuan Fabius dengan timpalannya Menteri Luar Negeri AS John Kerry, Selasa. Para pejabat Prancis mengatakan, Kerry belum secara resmi meminta Paris meninggalkan kontrak militer itu, dan ia mengulangi bahwa "keputusan akhir akan dibuat Oktober." "Ini pada saat itu kita akan lihat apa konteks hukum yang akan diputuskan," katanya. Dia menyarankan agar penjualan secara hipotetis dihentikan jika sanksi baru internasional dikenakan pada Rusia atas aksinya di Ukraina, khususnya selama pemilu 25 Mei mendatang. "Jika gangguan membuat pemilu tidak mungkin, pada saat itu kita bisa mempertimbangkan pada tingkat (sanksi) yang lebih tinggi, yang bisa dengan jelas menyangkut sejumlah subyek - subyek energi, keuangan, atau subjek pertahanan," kata Fabius. (*/sun)