Tiongkok Penjarakan Pegiat Karena Tuntut Pengungkapan Kekayaan Pejabat

Beijing, (Antara/Reuters) - Tiongkok menjatuhkan hukuman penjara hingga 3,5 tahun kepada empat pegiat, Jumat, atas dakwaan mendesak pengungkapan aset kekayaan pejabat, kata seorang pengacara, dan menjadi kasus terakhir pendakwaan atas perbedaan pendapat yang memicu kritik internasional. Vonis tersebut menjadi pertanda penolakan Tiongkok atas kecaman Barat, mengenai tekanan terhadap kebebasan berekspresi yang oleh kelompok hak asasi manusia disebut sebagai yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Ding Jiaxi dipenjara 3,5 tahun, Zhao Changqing 2,5 tahun dan Li Wei serta Zhang Baocheng masing-masing dua tahun penjara, demikian disebutkan pengadilan Haidian di Beijing dalam laman mikroblognya. Mereka didakwa "mengumpulkan massa untuk mengganggu ketertiban masyarakat", dengan ancaman hukuman maksimum lima tahun penjara. Namun Sui Muqing, pengacara yang mewakili Ding mengatakan alasan sebenarnya dijatuhkannya vonis tersebut adalah karena para pegiat itu menekan pejabat pemerintah untuk mengungkap kekayaan mereka. "Ini hanyalah pemberitahuan kepada dunia bahwa kami tidak bisa menyebutkan pengungkapan kekayaan dan bahwa meminta pejabat untuk membuka kekayaan mereka merupakan sebuah kejahatan," kata Sui kepada Reuters melalui telepon. Sui mengatakan Ding akan mengajukan banding. Pada Kamis, petugas pengadilan mengatakan kepada Sui bahwa ia tidak dibenarkan untuk mendampingi Ding dan menghadiri sidang, dan menurut Sui tindakan tersebut melawan hukum. Petugas pengadilan tidak bisa ditemui untuk dimintai komentarnya. Kepemimpinan Tiongkok di bawah Presiden Xi Jinping terus mendorog upaya untuk memberantas korupsi, dan Xi memperingatkan langkah itu bisa merongrong Partai Komunis. Namun pada saat yang sama, pemerintah mewaspadai setiap tantangan atas kekuasaannya, dengan adanya seruan dari para pegiat agar pejabat pemerintah mengumumkan kekayaan mereka. Dakwaan atas para pegiat tersebut muncul sepekan setelah pengadilan menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada pegiat HAM Xu Zhiyong atas dakwaan sama "mengumpulkan massa untuk mengganggu ketertiban masyarakat", sehingga memantik kritikan dari AS, Uni Eropa dan kelompok HAM. Isyarat Pemerintah selama setahun melawan Gerakan Masyarakat Baru yang dimotori Xu. Empat pegiat yang dijatuhi hukuman pada Jumat merupakan anggota gerakan itu. Gerakan itu bekerja dalam sistem untuk membuat perubahan, termasuk dengan mendesak pejabat membuka kekayaan mereka. Para diplomat mengkritik vonis yang dijatuhkan pada keempat pegiat itu. Polisi mengepung pengadilan dan menyeret sekitar 20 pendukung kelompok itu ke dalam sebuah van. Raphael Droszewski, sekretaris pertama delegasi UE di China mengatakan UE prihatin dengan vonis pada Jumat itu serta adanya "orang-orang yang dihukum terkait kegiatan mereka menuju penegakan hukum, keadilan sosial dan perjuangan melawan korupsi". "Kami meminta semua orang yang ditahan karena mengekspresikan pandangan mereka secara damai untuk dibebaskan," katanya. Pihak berwenang tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyetujui tuntutan pengungkapan kekayaan dan setidaknya 20 pegiat anti-korupsi telah ditahan atau dipenjarakan. Pemerintahan Xi meningkatkan tekanan bagi mereka yang memiliki perbedaan paham, melarang kritik lewat internet serta makin mengekang jurnalis. Pada Senin, Kementerian Luar Negeri mengatakan kepada AS untuk berhenti memberikan "bahasa tubuh" dalam kritikannya atas perlakuan Tiongkok terhadap mereka yang berbeda pendapat. Polisi menuding keempat pegiat itu mengorganisir dan melakukan "kegiatan politik jalanan", mulai dari membentangkan spanduk hingga berpidato mendesak dibukanya kekayaan pejabat, demikian disebutkan dalam surat penahanan Li. Ding yang merupakan pengacara di Beijing bertanggung jawab atas "semua koordinasi" sementara Li, seorang pengangguran, bertanggung jawab atas pengumpulan informasi dan mengorganisir para pegiat, demikian surat tersebut. Zhao yang sudah pernah tiga kali tipenjara atas kegiatan pro-demokrasi disebutkan telah mengorganisir pertemuan makan malan dimana para warga mendiskusikan kampanye pengungkapan kekayaan pejabat. (*/sun)