PAN Janji Perhatikan Tenaga Honorer

Jakarta, (Antara) - Partai Amanat Nasional berjanji memberikan perhatian kepada tenaga honorer dan guru bantu untuk dapat diangkat diangkat sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan kriterianya. "Nasib para tenaga honorer dan guru bantu yang sudah lama mengabdi untuk negara cukup memprihatinkan, karena masa depan dan kesejahteraan mereka tidak pasti," kata Wakil Sekjen PAN, Teguh Juwarno, melalui siaran persnya di Jakarta, Minggu. Menurut Teguh Juwarno, PAN akan memberikan perhatian khusus kepada para tenaga honorer dan guru bantu dengan berusaha mengkomunikasikanya kepada Pemerintah. Banyak tenaga honorer dan guru bantu di sejumlah daerah, kata dia, yang selama ini belum mendapatkan gaji dan tunjangan layak, bahkan ada yang hanya menerima honor Rp200 ribu per bulan. "Tenaga nonorer dan guru bantu perlu mendapat legalitas status dan peningkatan kesejahteraan. Mereka perlu mendapat prioritas pengangkatan ssuai dengan persyaratan da kritria yang berlaku," katanya. Teguh menegaskan, PAN berusaha untuk konsisten memperjuangkan nasib para tenaga honorer dan guru bantu yang sudah me ngabdikan diri cukup lama, di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat. Upaya yang dilakukan PAN membantu nasib tenaga honorer dan guru bantu, kata dia, dari dua pendekatan yakni tenaga honornya dan birokrasi. "Dari sisi tenaga honorer dan guru bantu PAN melakukan advokasi dan pendampingan, sedangkan dari birokrasi Menteri PAN (Pemberdayaan Aparatur Negara) dari PAN membuat kebijakan yang mendukunhg hal tersebut," katanya. Anggota DPR RI dari Fraksi PAN ini menjelaskan, sampai saat ini sebagian tenaga honorer telah terangkat, terutama yang berstatus K2. Namun persoalan yang terjadi, setiap kali dilakkan pendataan, data di database jumlah langsung melonjak," jelas Teguh. Teguh menilai, dari investigasi yang dilakukan PAN, banyak juga tenaga honorer dan guru bantu yang baru saja bekerja dan belum berhak, justru malah diangkat. Di sisi lain, tenaga honorer dan guru bantu yang sudah puluhan tahun mengabdi dan seharusnya mendapat prioritas diangkat, tapi dalam daftar usulan pengangkatan malah digeser. "Ini merupakan permainan birokrasi di daerah," katanya. Menurut dia, PAN akan berusaha membantu menertibkan usulan-usulan yang belum sesuai persyratan dan kriteria. (*/jno)