DK PBB Bertemu Bahas Peluncuran Rudal Korut

Kamis, 27 Maret 2014 12:06 WIB

PBB, (Antara/Reuters) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa akan mengadakan konsultasi tertutup untuk membahas kemungkinan kecaman terhadap peluncuran rudal balistik terbaru Korea Utara, Kamis, kata para diplomat PBB. Permintaan untuk sidang khusus mengenai Korea Utara itu datang dari Amerika Serikat, kata para diplomat dewan kepada Reuters dengan syarat tak disebut jatidirinya Rabu. Pertemuan dewan terdiri 15 negara tersebut dijadwalkan pukul 16.30 waktu setempat Kamis. Dalam apa yang tampaknya menjadi pertunjukan pembangkangan, Korea Utara menembakkan dua rudal balistik jarak menengah Rodong ke laut pada pukul 02.35 waktu Jepang dan waktu Korea. Korea Utara melakukan uji tembak pertama kali rudal jarak sedang Rodong empat tahun lalu, yang dapat menghantam Jepang setelah serangkaian peluncuran roket jarak sedang selama dua bulan terakhir. Para diplomat Dewan Keamanan mengatakan, Washington diharapkan untuk mengusulkan satu pernyataan Dewan Keamanan yang akan mengutuk uji tembak rudal itu. Tidak jelas apakah Tiongkok, pelindung Pyongyang di dewan, akan mendukung hukuman semacam itu, meskipun bersedia untuk kembali teguran dari Pyongyang di masa lalu. Juru bicara Wakil Departemen Luar Negeri AS Marie Harf mengatakan Selasa, "Kami berkoordinasi erat dengan sekutu-sekutu dan mitra kami, termasuk di Dewan Keamanan PBB, untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menanggapi provokasi terbaru dan guna mengatasi ancaman terhadap keamanan global yang ditimbulkan oleh program-program nuklir dan rudal balistik DPRK (Korea Utara)." Ada juga kemungkinan, menurut para diplomat, komite sanksi Korea Utara Dewan Keamanan pada akhirnya memperluas daftar hitam PBB saat ini dengan memasukkan tambahan perusahaan-perusahaan Korea Utara yang terlibat dalam program rudal Pyongyang. Perluasan daftar hitam akan mengambil lebih banyak waktu dan tidak diharapkan akan diputuskan Kamis, kata para diplomat. Menurut para diplomat, peluncuran rudal balistik yang dilarang di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB yang disahkan untuk merespon uji nuklir dan penembakan roket pada tahun 2006 dan 2009. Resolusi-resolusi itu memberlakukan serangkaian sanksi PBB terhadap Pyongyang, yang menargetkan program rudal dan nuklir negara itu dan berusaha untuk menghukum kepemimpinan tertutup Korea Utara melalui larangan impor barang-barang mewah. (*/jno)