LBH Padang Gelar Training Pemantau Pemilu

Padang, (Antara) Guna menciptakan Pemilu 2014 yang bersih dari praktik politik uang, LBH Padang bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar training pemantau pemilu 2014 di Hotel Rumah Nenek, Padang, Rabu. Acara yang bertemakan Pemilu Bersih Tanpa Politik Uang tersebut dihadiri oleh Koordinator Divisi Sosialisasi KPU Sumbar Nova Indra, Ketua Bawaslu Sumbar Elly Yanti dan 14 orang perwakilan petugas pemantau pemilu. Koordinator Divisi Sosialisasi KPU Sumbar Nova Indra mengatakan pihaknya sejauh ini sudah melakukan sosialisasi tentang Pemilu 2014 kepada masyarakat dan parpol peserta pemilu. Tahapan KPU Sumbar selanjutnya, imbuhnya, adalah tahapan kampanye anggota legislatif yang akan dimulai pada 16 Maret 2014 dan berlangsung selama 21 hari. Dalam hal ini, sebutnya, KPU Sumbar mengajak petugas pemantau pemilu dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye atau rapat umum. Sebab, sebagian besar temuan pelanggaran pemilu yakni pada saat tahapan kampanye. Ia menyarankan, hal-hal yang perlu dilakukan pengawasan oleh petugas pemantau pemilu yakni penggunaan fasilitas negara, izin kampanye pejabat negara, dan praktik politik uang, serta netralitas PNS dalam pelaksanaan Pemilu. Selain itu, katanya lebih lanjut, petugas pemantau pemilu juga harus mengawasi pendistribusian surat undangan memilih dan fomulir C1 maupun C1 Pleno. Sebab, hal itu dinilai rawan dimanfaatkan oleh oknum tertentu dan surat memilih tersebut dapat dimanfaatkan oleh bukan orang yang tidak memiliki hak pilih. Dalam hal ini, menurutnya, pemantau pemilu dapat juga dilakukan oleh LSM atau NGO dengan syarat dan aturan yang telah ditentukan. Namun demikian, KPU Sumbar berharap petugas pemantau pemilu ini dapat juga melakukan sosialisasi pemilu dan memberikan pencerdasan politik kepada masyarakat, ujarnya. Sementara, Ketua Bawaslu Sumbar Elly Yanti mengatakan, tugas Panwaslu maupun Bawaslu dalam Pemilu 2014 adalah melakukan pengawasan terhadap proses tahapan maupun pelaksanaan pemilu. Sementara, upaya yang telah dilakukan Bawaslu RI maupun Bawaslu Sumbar adalah melakukan sosialisasi tentang tugas dan fungsi Panwaslu kepada pemilih pemula. Selain itu juga, imbuhnya, Bawaslu saat ini telah membentuk sejuta relawan pengawas pemilu dan jumlahnya yang ada saat ini sebanyak 12.936 anggota relawan pengawas pemilu yang terdiri dari pemilih pemula. Pembentukan relawan pengawas pemilu tersebut, jelasnya, bertujuan untuk membantu pengawasan pemilu ditingkat kelurahan hingga desa atau nagari. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa pada Pemilu 2009 lalu jumlah petugas pengawas lapangan (PPL) sangat sedikit, sehingga pengawasan terhadap pelanggaran pemilu kurang optimal, jelasnya. Dalam hal ini, katanya, pihak Bawaslu Sumbar juga meminta kepada petugas pemantau pemilu untuk melakukan pengawasan terhadap penyebaran undangan memilih dan fomulir C1. Sebab, katanya, pelanggaran pemilu yang sering ditemukan adalah masalah fomulir C1. Hal itu dapat menimbulkan sengketa dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2014 Sedangkan panitia Training Pemantau Pemilu, Indira mengatakan, tujuan training pemantau 2014 yang dilaksanakan oleh LBH Padang saat ini adalah untuk pembekalan bagi kawan-kawan pemantau pemilu sebelum diterjunkan ke tujuh kabupaten/kota yang terdapat di Propinsi Sumbar. Adapun tujuh kabupaten/kota tersebut antara lain Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Dharmasraya, Kabupaten Solok dan Kota Padang. Sedangkan untuk pemantauan pemilu di kabupaten Mentawai, LBH Padang akan bekerjasama dengan LSM yang ada di daerah tersebut yakni Yayasan Citra Mandiri (YCM). Namun demikian, LBH Padang akan tetap menerima laporan pelanggaran pemilu dari daerah lain yang ada di Sumbar, ujarnya. Tambahnya, LBH Padang juga akan membuat posko pemantauan pemilu untuk menghimpun pengaduan dan laporan pelanggaran pemilu yang diberikan oleh setiap masyarakat. Posko pemantau pemilu tersebut, akan didekralasikan pada 14 Maret 2014. Pembentukan pemantau pemilu idependent tersebut tidak hanya untuk menghimpun data, melainkan mengadvokasi pengaduan dan melaporkan pelanggaran pemilu kepada pihak terkait, jelasnya Selain itu, LBH Padang juga akan mengkampanyekan ke publik dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tentang caleg-caleg yang dinilai tidak pantas menjadi pemimpin yang baik, karena ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan seperti, penggunaan fasilitas negara dan manipulasi dana kampanye, terangnnya. Dalam pemantauan Pemilu 2014, petugas pemantau pemilu juga dibantu oleh beberapa LSM seperti YCM, Q bar, LBH Pers dan Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) Sumbar dalam membantu informasi, namun untuk krosceknya adalah petugas pemantau pemilu. LBH Padang akan memberitahukan temuan pelanggaran pemilu ke publik sebelum hari H. Dalam hal ini, katanya, LBH Padang juga mendapatkan dukungan atau komitmen bersama dari NGO seperti ICW dan Walhi untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2014. Tujuannya untuk menciptakan pemilu yang bersih dan merubah pola pikir masyarakat dari politik uang. Sementara untuk kegiatan LBH Padang selanjutnya adalah pada 14 Maret 2014 akan mendekralasikan posko pemantau pemilu, dan melakukan kegiatan dekralasi pemilu bersih bersama pihak KPU Sumbar, masyarakat sipil dan media, tutupnya. (stn/jno)