Kamboja Cabut Larangan Berunjuk Rasa

Phnompenh, (Antara/AFP) - Kamboja mencabut larangan berunjuk rasa besar, yang diberlakukan sejak Januari, menyusul kejadian berdarah saat pembubaran pekerja mogok, kata pejabat pemerintah pada Rabu, sementara oposisi bertekad meningkatkan gerakannya. Empat warga tewas saat polisi melepaskan tembakan ke arah pekerja pabrik tekstil, yang berunjuk rasa menuntut upah minimum 160 dolar AS per bulan untuk membuat pakaian bermerk, seperti, Gap, Nike dan H&M. Sehari kemudian pemerintah melarang demonstrasi di ibukota oleh para pendukung oposisi yang menuding Perdana Menteri Hun Sen melakukan kecurangan saat pemilihan umum tahun lalu. Menurut pengamat, jika para buruh pabrik bergabung dengan pengunjuk rasa oposisi, mereka bisa menjadi ancaman serius bagi pemerintahan Hun Sen yang sudah berkuasa selama hampir tiga dasawarsa. Meski larangan tersebut sudah dicabut, koordinator unjuk rasa masih harus meminta izin dari otoritas setempat untuk menggelar aksi, kata jurubicara Kementerian Dalam Negeri Khieu Spoheak kepada AFP. Pemimpin oposisi Sam Rainsy yang merupakan pesaing utama Hun Sen, dalam sebuah video yang diunggah di akun Facebooknya berjanji untuk menggelar lebih banyak aksi menentang pemimpin kuat itu. "Lama sebelumnya kami ingin menggelar lebih banyak demonstrasi. Akankah mereka berani menembaki kita lagi," kata Rainsy, merujuk pada penggulingan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych sebagai alasan untuk tetap memiliki harapan. "Bersiaplah saudara-saudara untuk bergabung dengan unjuk rasa. Kalau ada dua juta orang, ini akan terjadi seperti di Ukraina. Saya yakin angkatan bersenjata tidak akan menembak dan membunuh orang-orang namun justru bergandengan tangan dengan mereka," katanya. Hun Sen menghadapi menajamnya kritikan atas buruknya catatan hak asasi manusia serta tudingan penggunaan kekuatan berlebihan untuk membubarkan unjuk rasa. Mantan kader Khmer Merah berusia 61 tahun yang membelot dan menyaksikan kebangkitan Kamboja dari sisa-sisa perang, telah berkuasa selama 28 tahun dan bertekad untuk melanjutkan kekuasaannya hingga ia berumur 74 tahun. Pada Selasa ia memperingatkan bahwa nantinya setiap demonstrasi anti-pemerintah oleh partai oposisi akan berhadapan langsung dengan unjuk rasa oleh para pendukungnya. "Saya tidak mendorong (pendukung saya) untuk menggelar unjuk rasa. Saya hanya tidak melarang mereka," katanya dalam pidato yang disiarkan stasiun televisi. "Baik oposisi maupun kelompok pendukung punya hak untuk berunjuk rasa," tambahnya. (*/sun)