Menlu Kamboja Bantah Kebuntuan Politik Atas Sengketa Pemilu

Sabtu, 22 Februari 2014 19:50 WIB

Phnom Penh, (Antara/Xinhua-0ANA) - Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong Sabtu mengatakan bahwa tidak ada kebuntuan politik di Kamboja meskipun perselisihan pasca-pemilu berlangsung antara penguasa dan partai oposisi. "Saya ingin menekankan bahwa tidak ada kebuntuan politik di Kamboja," katanya dalam konferensi pers bersama setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop. "Semua lembaga negara berfungsi normal." Dia mengatakan semua tindakan yang diambil oleh pemerintah Kamboja di masa lalu, di masa kini dan di masa depan adalah sesuai dengan konstitusi dan hukum Kamboja. Dia menambahkan bahwa oposisi Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) harus bergabung dengan Majelis Nasional untuk membahas tuntutan mereka reformasi pemilu bukannya turun ke jalan. Perdana Menteri Hun Sen dari Partai Rakyat Kamboja (CPP) dan Sam Rainsy dari CNRP telah terkunci dalam sengketa hasil pemilu Juli 2013 yang menunjukkan bahwa CPP memenangkan 68 kursi parlemen dan CNRP mendapat sisanya 55 kursi. Mengklaim terjadi penyimpangan serius dalam pemungutan suara, CNRP telah menolak untuk menerima hasilnya, memboikot parlemen dan menggelar protes kekerasan untuk mendorong Hun Sen mundur dan dilakukan pemilihan kembali. Pada 18 Februari, CPP dan CNRP mencapai kesepakatan untuk membentuk komite bersama reformasi pemilu yang ditujukan untuk pemilihan umum yang bebas dan adil di masa depan. Bishop mengatakan kesepakatan itu merupakan langkah positif terhadap penyelesaian sengketa politik di Kamboja dan mendorong kedua pihak untuk melanjutkan dialog untuk mendapatkan solusi damai. Bishop tiba di Kamboja pada Jumat untuk kunjungan tiga hari untuk lebih mempromosikan hubungan bilateral dan kerja sama antara Australia dan Kamboja. Selama di Phnom Penh dia juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Hun Sen Sabtu pagi dan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Sar Kheng Sabtu sore. (*/sun)