Anggaran Konservasi Sangat Minim

Jakarta, (ANTARA) - Kementerian Kehutanan mengakui anggaran untuk konservasi nasional saat ini masih sangat minim, bahkan dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin mengatakan, alokasi anggara untuk mengelola konservasi hanya 2,3 dolar AS per hektare per tahun atau setara Rp1.000/hektare/hari, sedangkan Thailand sebesar 20 dolar AS/hektare/tahun dan Amerika Serikat 76,12 dolar AS/hektare/tahun. "Jadi memang tak cukup, tak mungkin semuanya jadi tanggungjawab APBN. Untuk konservasi hanya kebagian Rp1.000/hektare/hari," kata Menhut usai menyaksikan MoU Dirjen PHKA dan PT Matahari Kahuripan Indonesia (Makin Grup). Oleh karena minimnya alokasi anggaran konservasi nasional membuat pemerintah mengetuk kalangan swasta terlibat aktif dalam pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati. Sebanyak 50 Taman Nasional dan kawasan konservasi seluas 27 juta hektare, lanjut Zulkifli belum aman dari gangguan perambahan, konflik, dan masalah sosial lainnya. "Dengan demikian sangat penting swasta terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi mengingat minimnya alokasi APBN," ujarnya. Menhut menyebut peran swasta menjadi solusi alternatif pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati termasuk pengelolaan satwa langka. Terlibatnya PT Makin, menurut dia, membantu pemerintahdalam konservasi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. "Masuknya PT Makin ini jadi stimulan agar swasta aktif terlibat dalam hal yang sama," ucapnya. Zulkifli menyatakan, Kemenhut melakukan pendekatan berbeda dengan mengajak pengusaha menjaga kawasan, melestarikan satwa langka. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Bambang Novianto menambahkan konservasi tak bisa dilakukan oleh pusat tapi juga swasta, pemda, dan masyarakat sekitar. "PT Makin salah satu mitra pemerintah dalam melakukan konservasi. Ini bentuk dukungan keterlibatan konservasi spesies," paparnya. Ke depan, lanjutnya, Kemenhut terus mendorong peran swasta dan masyarakat untuk atasi konflik satwa langka. Kerja sama dengan PT Makin tersebut berjangka waktu 5 tahun (2012-2017) dengan investasi Rp5 miliar/tahun, dengan fokus pada konservasi badak sumatera di Way Kambas, orang utan di Kaltim dan Kalteng, serta anoa, babi rusa dan maleo di Sulawesi. Direktur PT Makin Sony Husada menyebut keterlibatan pihaknya merupakan wujud komitmen terhadap konservasi satwa langka. "Kami juga selalu ikut ambil bagian dalam program KKH dan perlindungan hutan," katanya. Hingga kini telah ada lima perusahaan swasta, termasuk PT Makin, yang telah melakukan konservasi satwa liar di antaranya Artha Graha Group dan Gajah Tunggal. Sementara itu, di kesempatan terpisah Menhut Zulkifli Hasan menyerahkan sebanyak 150 unit sepeda motor untuk polisi kehutanan di seluruh Indonesia, guna membantu tugas mereka menjaga hutan dari gangguan. Menhut mengakui, jumlah sepeda motor tersebut masih terlalu jauh sedikit dibandingkan kebutuhan untuk sekitar 3.400 polisi kehutanan yang diperkirakan mencapai 100 unit/tahun, sedangkan saat ini seluruhnya baru sebanyak 415 unit dari. (*/jno)