Oposisi Kamboja Peringatkan "Kampanye Terakhir" Menentang PM Hun Sen

Jumat, 10 Januari 2014 18:03 WIB

Phnompenh, (Antara/AFP) - Oposisi Kamboja memperingatkan Perdana Menteri Hun Sen akan melancarkan "kampanye terakhir" menentangnya kecuali pemilihan umum ulang digelar, sementara unjuk rasa digelar di wilayah baratlaut pada Jumat, meski sebelumnya terjadi bentrokan berdarah dengan pengunjuk rasa. Pemimpin oposisi Sam Rainsy dan wakilnya, Kem Sokha, bertemu ratusan pendukung di provinsi Siem Reap setelah pihak berwenang melarang unjuk rasa menentang pemerintah di ibukota dan menegaskan kembali tuntutan bagi Hun Sen untuk mundur atas dugaan kecurangan pemilihan umum pada Juli 2013. "Jika ia tidak mau menggelar pemilu baru, kami akan memulai kampanye terakhir. Yaitu untuk membuatnya lengser," kata Kem Sokha dalam sebuah video yang diluncurkan laman Partai Penyelamatan Nasional Kamboja. Pihak berwenang mengejar pengunjuk rasa oposisi dari lokasi protes di ibukota Phnom Penh pada Sabtu dan melarang semua demonstrasi anti-pemerintah setelah terjadi bentrokan berdarah antara pekerja garmen yang mogok dengan petugas keamanan, dan polisi menembak mati beberapa orang. Di tengah meningkatnya keprihatinan internasional, pemerintah membela aksi tersebut dan menyatakan bahwa unjuk rasa menentang Hun Sen tersebut adalah ilegal. Rainsy dan Kem Sokha yang dipanggil ke Pengadilan Phnom Penh pada 14 Januari untuk diambil keterangannya terkait kerusuhan tersebut, merencanakan unjuk rasa serupa di dua provinsi lain pada akhir pekan. "Kami tidak takut, kawan. Kami tidak melakukan hal yang salah," kata Sam Rainsy di hadapan pendukungnya yang meneriakkan kata-kata "Turun, Hun Sen". Demonstrasi tersebut berjalan dengan damai, kata seorang saksi mata, meski beberapa petugas keamanan dikerahkan di dekat lokasi itu. Partai CNRP yang dipimpin Rainsy memboikot parlemen sejak munculnya tudingan bahwa Hun Sen kembali berkuasa setelah pemilu tahun lalu karena adanya kecurangan suara. Perdana Menteri Kamboja yang telah berkuasa selama 28 tahun itu menghadapi meningkatnya kritik atas catatan hak asasi manusia serta tudingan penggunaan kekuatan berlebihan dalam menghadapi pengunjuk rasa. Jumat lalu, polisi menembaki pekerja pabrik garmen yang mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah minimum menjadi 160 dolar per bulan, atas kinerja mereka di industri yang memasok untuk merk-merk terkenal seperti Gap, Nike dan H&M. Pegiat HAM mengatakan setidaknya empat warga sipil ditembak mati dalam insiden yang mereka sebut sebagai kekerasan terburuk sepanjang 15 tahun yang dilakukan negara atas warganya. Pemogokan tersebut kemudian dihentikan dan sebagian besar pekerja garmen sudah kembali bekerja. Dalam sebuah operasi pembubaran unjuk rasa di sebuah taman di Phnom Penh pada Sabtu, para pegiat mengatakan, puluhan petugas keamanan bersenjatakan pentungan dan tameng mengejar ratusan pengunjuk rasa -- termasuk biksu, perempuan dan anak-anak. Hun Sen (61 tahun) telah bertekad akan terus berkuasa sampai umur 74 tahun. (*/WIJ)