Gubernur Sumbar buka Pelatihan Dasar Manajemen Bencana (DMB) bagi ASN dan BBPKA-PDN I

Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, membuka secara resmi Pelatihan Dasar Manajemen Bencana (DMB) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan BBPKA-PDN I. Kegiatan tersebut dipusatkan di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat, Padang, Senin.

Pelatihan ini mengusung tema "Meningkatkan Kapasitas ASN Menuju Sumatera Barat Tangguh Bencana". Melalui tema tersebut, Pemprov Sumbar menegaskan komitmennya untuk membangun sumber daya aparatur yang profesional, tangguh, adaptif, serta selalu siap menghadapi berbagai tantangan kebencanaan di daerah.

Dalam pembukaan tersebut, sejumlah pejabat eselon II dan struktural tampak hadir mendampingi Gubernur. Di antaranya Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumbar, Medi Iswandi, serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Dr. Ir. Era Sukma Munaf, ST., MM., MT., bersama jajarannya.

Selain pejabat di lingkungan pemprov, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan kedinasan terkait lainnya. Terlihat hadir Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti (PKTI) BPSDM Sumbar, Ibu Monita, serta jajaran pejabat struktural dan tamu undangan dari instansi vertikal lainnya.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dalam sambutannya menegaskan bahwa urusan penanggulangan bencana bukanlah tugas satu instansi saja. Ia menyatakan secara lugas bahwa urusan kebencanaan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, di mana ASN wajib mengambil peran aktif di dalamnya.

Oleh karena itu, Mahyeldi mengimbau dan menuntut seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumbar untuk konsisten menaikkan kapasitas diri. Peningkatan kompetensi ini dinilai krusial agar aparatur mampu mengurangi risiko bencana dan menguatkan kesiapsiagaan di unit kerja masing-masing.

Gubernur menambahkan bahwa kesiapan dini merupakan kunci utama dalam menekan dampak buruk dari setiap kejadian bencana. Pemerintah daerah tidak ingin setiap bencana yang melanda wilayah Sumatera Barat berujung pada timbulnya korban jiwa dan kerugian materi yang besar.

Melalui penguatan kapasitas ASN ini, diharapkan jajaran pemerintah daerah menjadi jauh lebih siap dalam memitigasi dampak buruk di lapangan. Dengan begitu, negara hadir untuk melindungi masyarakat sekaligus menekan laju dampak kerugian di berbagai sektor krusial, termasuk sosial dan ekonomi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Kapusdiklat PB) BNPB, Dr. Kheriawan, M.M., turut hadir secara daring. Dari ruang digital, ia memberikan ceramah umum bertajuk "Penanggulangan Darurat Bencana di Sumatera Barat".

Dalam paparan materinya, Kheriawan menggarisbawahi tiga aspek krusial dalam menghadapi potensi bencana di Ranah Minang. Ketiga hal tersebut meliputi akselerasi kapasitas aparatur sipil, penguatan jalinan koordinasi lintas sektor, serta kesiapsiagaan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum, Medi Iswandi, melaporkan bahwa pelatihan DMB ini diselenggarakan dengan metode klasikal atau tatap muka langsung. Diklat kebencanaan bagi aparatur sipil ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari, terhitung sejak tanggal 13 hingga 17 Juli 2026.

Medi menyebutkan total peserta yang mengikuti pelatihan ini berjumlah 40 orang. Rinciannya terdiri dari 30 orang ASN Pemprov Sumbar yang berasal dari 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk perwakilan Rumah Sakit dan UPTD, serta 10 orang peserta kiriman dari BBPKA-PDN I.*