Mentan tegaskan Sumbar harus cepat tangani lahan terdampak bencana

Kabupaten Padang Pariaman (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan agar pemerintah daerah di Sumatera Barat (Sumbar) harus cepat menangani lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di akhir 2025.

"Kami mohon provinsi dan kabupaten kolaborasi menyelesaikan dalam waktu singkat karena uang bantuan ini sudah ada sejak Januari 2026 di provinsi," kata Amran di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Mentan RI saat meninjau langsung progres penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar.

Dalam kunjungan itu, Andi Amran menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi yang jelas kepada Mentan, gubernur dan bupati serta wali kota agar penanganan lahan terdampak bencana tidak berlarut-larut. Sebab, hal itu akan berdampak kepada pertanian dan mata pencarian masyarakat pascabencana.

Ia menjelaskan Kementerian Pertanian Peduli bersama para mitra telah menyalurkan bantuan sebesar Rp75 miliar ditambah bantuan beras lebih dari Rp1 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana.

Khusus di Ranah Minang, Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan sebesar Rp455 miliar, ditambah untuk sektor perkebunan senilai Rp500 miliar. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah provinsi kabupaten dan kota agar secepatnya menindaklanjuti bantuan yang sudah ada sejak Januari 2026.

Di saat bersamaan Kementerian Pertanian juga terus berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Balai Wilayah Sungai untuk membantu memperbaiki sektor irigasi yang rusak akibat bencana.

"Semua biaya rehabilitasi yang mencapai 7.000 Hektare itu tanggung jawab pemerintah pusat," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengakui masih banyak hal yang mesti disempurnakan khususnya penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana.

Salah satu penyebab lambatnya penanganan itu dikarenakan terhalang birokrasi. Kendati demikian, Vasko menegaskan telah berbicara dengan bupati dan wali kota agar menindaklanjuti arahan Presiden dan Mentan.

"Bantuan dari Bapak Presiden itu harus betul-betul sampai di masyarakat," kata dia menegaskan.