Bappenas usul pembentukan BRR untuk penanganan bencana Sumatera

Kota Padang (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) untuk penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi di tiga provinsi Sumatera.

"Kami mencoba mengusulkan ini sebagai salah satu alternatif," kata Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI Medrilzam di Padang, Rabu.

Medrilzam mengatakan BRR tersebut diharapkan disetujui Presiden sehingga pada 2027 dan 2028 penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatera lebih maksimal, serta satu pintu.

"Jadi, usulan pembentukan BRR ini agar lebih mempermudah pelaksanaan di lapangan, di bawah satu pintu," ucapnya.

Praktik baik BRR tersebut sudah pernah dilakukan pemerintah pada saat menangani dampak bencana tsunami yang melanda Provinsi Aceh 2004. Oleh karena itu, Bappenas kembali mengusulkan agar hal serupa dilakukan guna menangani dampak yang terjadi di Sumbar, Sumatera Utara dan Aceh.

Di sisi lain, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana akan membantu mengawasinya. Usulan pembentukan BRR diajukan lewat Peraturan Presiden yang juga akan ditetapkan Presiden.

Usulan ini sekaligus untuk mengurangi beban Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana Sumatera. Dalam rencananya, BRR akan dicoba langsung pada 2026.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan total kerusakan dan kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi di akhir 2025 mencapai Rp33,55 triliun, dengan kebutuhan pemulihan mendesak sebesar Rp21,44 triliun.

Ia mengatakan penanganan dan pemulihan bencana di Ranah Minang sangat krusial karena wilayah yang menjadi episentrum bencana merupakan kontributor utama perekonomian Sumbar.

Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Padang Pariaman yang terdampak bencana selama ini menyumbang lebih dari 40 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

"Pemulihan ini bukan sekadar rehabilitasi fisik, tetapi langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi makro seluruh provinsi," ujarnya.