Empat Anggota Parlemen Turki Pro-Kurdi akan Mogok Makan

Selasa, 17 Desember 2013 20:28 WIB

Ankara, (Antara/AFP) - Empat anggota parlemen pro-Kurdi berencana melakukan mogok makan di parlemen Turki mulai Selasa untuk mengecam keputusan pengadilan yang menolak membebaskan para anggota legislatif itu. Para anggota parlemen itu ditahan karena dituduh mempunyai hubungan dengan pemberontak Kurdi, kata partai mereka. Pekan lalu, seorang wartawan dan anggota parlemen dari Partai Republik Rakyat (CHP) dari oposisi Mustafa Balbay dibebaskan dari penjara sambil menunggu hasil banding setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan penahanannya sebelum diadili selama empat tahun melanggar hak asasi manusianya. Tindakan itu menimbulkan harapan di kalangan para pemimpin Partai Demokrasi dan Perdamaian (BDP) pro-Kurdi bahwa hal itu dapat merupakan preseden bagi para anggota BDP yang ditahan. Tetapi dua pengadilan di kota Diyarbakir yang berpenduduk mayoritas etnik Kurdi di daerah tenggara pada Senin menolak banding untuk membebaskan empat anggota parlemen BDP dan seorang anggota parlemen independen, yang ditahan sejak tahun 2010 karena diduga punya hubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang. BDP mengecam keputusan itu sebagai bermotif "politik" dan memperingatkan itu merusak proses perdamaian antara negara Turki dan PKK, yang masuk daftar hitam sebagai satu organisasi teroris oleh Ankara dan banyak masyarakat internasional. "Kami akan mulai mogok makan besok (Selasa) untuk memprotes pendekatan yang diskriminatif ini," kata Sirri Sureyya Onder pendiri Partai Demokratik Rakyat (HDP) baru di akun Twitternya. Proses perdamaian macet setelah pemberontak Kurdi mengumumkan pada September mereka menangguhkan mundur dari daerah Turki, menuduh pemerintah tidak melaksanakan reformasi yang dijanjikan. Kurdi menuntut pembebasan para tahanan Kurdi dan para pegiat politik, pencabutan larangan-larangan pendidikan yang menggunakan bahasa Kurdi di sekolah-sekolah pemerintah dan mengurangi ambang batas pemilihan 10 persen yang diperlukan untuk menjamin kursi-kursi di parlemen. PKK melakukan pemberontakan untuk mendirikan pemerintah sendiri di daerah tenggara Turki tahun 1984 yang menewaskan sekitar 45.000 orang. BDP memiliki 26 kursi di parlemen sementara HDP empat kursi. (*/jno)