
DPRD Agam nilai pengadaan mobil dinas kepala daerah tak pas kondisi bencana

Lubukbasung (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat menilai pengadaan mobil dinas kepala daerah tidak pas saat kondisi daerah itu dilanda bencana alam, mengakibatkan 166 warga meninggal dunia.
"Tidak pas pengadaan mobil mewah saat kondisi Agam dilanda bencana dan masyarakat sedang lagi sedih," kata Penasehat Fraksi Partai Demokrat Agam Marga Indra Putra di Lubuk Basung, Rabu.
Ia mengatakan pengadaan mobil tersebut tidak mendesak, karena mobil dinas mantan kepala daerah sebelumnya bisa dimanfaatkan dan kondisi mobil tersebut masih baik.
Sementara anjuran dari pemerintah pusat, untuk mengevesie anggaran pendapatan belanja daerah.
Dana pengadaan mobil tersebut bisa digunakan untuk keperluan lainnya, karena masih ada membutuhkan dana untuk pembangunan jembatan yang belum selesai di Labuhan dan Sungai Nibuang, Kecamatan Tanjung Mutiara.
"Kondisi jembatan belum selesai dan untuk mempermudah akses, warga memasang pohon kelapa agar mereka bisa melewati daerah itu," katanya.
Ia menambahkan anggota DPRD Agam mempertanyakan pengadaan mobil dinas, bukan anggaran yang telah disediakan di APBD.
Dengan kondisi Agam sedang berduka, alangkah baiknya pengadaan mobil dinas tersebut ditunda seperti, kepala daerah sebelumnya saat pengadaan mobil dinas saat COVID-19.
"Saat itu, pengadaan mobil dinas tersebut ditunda akibat kondisi pandemi," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Agam Muhammad Lutfi AR mengatakan pengadaan mobil dinas tersebut telah dianggarkan pada APBD 2025 dan pengadaan dilakukan sebelum bencana melanda daerah itu.
Proses pengadaan mobil tersebut setelah dilakukan mekanisme pembahasan dengan DPRD Agam dan telah disepakati dalam APBD perubahan.
"Dalam pelaksanaannya, DPRD Agam sempat mendesak untuk segera melakukan pengadaan mobil dinas," katanya.
Pewarta : Yusrizal
Editor:
Laras Robert
COPYRIGHT © ANTARA 2026
