Kayu hanyut digunakan untuk pemulihan daerah terdampak banjir, syaratnya?

Selasa, 9 Desember 2025 20:54 WIB

Foto udara alat berat membersihkan reruntuhan rumah, kayu, dan lumpur sisa bencana banjir bandang ke atas truk yang mengantre di Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Palembayan, Agam, Sumatera Barat, Selasa (9/12/2025). Pemerintah mengerahkan beberapa unit alat berat untuk membersihkan kawasan permukiman dan jalan yang tertimbun runtuhan rumah, kayu, dan lumpur guna mempercepat proses pemulihan kawasan tersebut dan sekaligus mempermudah pencarian korban yang diduga masih tertimbun. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/bar

Padang (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menghentikan sementara seluruh kegiatan pemanfaatan dan pengangkutan kayu bulat di tiga provinsi terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Agar menyesuaikan dengan serius seluruh kegiatan operasional yang berpengaruh kerawanan bencana dengan langkah-langkah mitigasi serius," kata Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut Laksmi Wijayanti dalam pernyataan diterima di Padang, Selasa.

Pelaku usaha diminta mengevaluasi rencana kerja tahunan (RKT), memprioritaskan keselamatan lingkungan, memastikan infrastruktur pengendalian air berfungsi optimal, serta memastikan tidak ada sisa tebangan yang dapat menjadi "bendung alam" pemicu banjir bandang.

Patroli rutin di area rawan longsor dan penghentian penebangan di wilayah terdampak juga menjadi kewajiban.

Fokus utama pemerintah kini penanganan material kayu hanyut yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan pemulihan daerah terdampak.

Kemenhut sudah memberikan izin penggunaan kayu hanyut akibat banjir untuk kegiatan pemulihan dengan beberapa syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi.

"Fokus prioritas adalah pada penanganan kayu hanyut guna mendukung proses pemulihan pasca bencana," kata Laksmi.