PBB akan Mulai Gunakan Pesawat Nirawak di Republik Demokratik Kongo

Selasa, 3 Desember 2013 15:33 WIB

PBB, (Antara/AFP) - PBB akan mulai menggunakan pesawat pengintai nirawak untuk pertama kali di Republik Demokratik Kongo (DRC) pada Selasa dalam gerak maju pengumpulan informasi intelijen bagi badan dunia itu. Pesawat itu akan digunakan untuk memantau perbatasan rawan DRC dengan Rwanda dan pergerakan milisi dan kelompok bersenjata dari daerah dilanda kemalut tiga dasawarsa itu. PBB memiliki satu missi pemeliharaan perdamaian besar di DRC, dan misi lain dan negara lain ingin pesawat mata-mata pertama itu dapat digunakan lebih luas. Kepala pasukan perdamaian PBB Herve Ladsous di Goma, kota besar di DRC timur "meresmikan peluncuran pesawat udara tanpa awak dan tanpa senjata" itu Selasa, kata juru biara PBB Martin Nesirky kepada wartawan. Pesawat itu merupakan "satu alat penting untuk membantu missi itu dalam memenuhi mandatnya untuk melindungi para warga sipil," tambah Nesirky. Missi itu akan dimulai dengan pesawat mata-mata yang dibangun perusahaan Italia Selex ES, satu cabang dari perusahaan raksasa Italia Finmeccanica,kata para pejabat PBB. Tidak kurang lima pesawat akan beroperasi setelah uji-uji coba selesai, tambah mereka. Jenderal Carlos Alberto Dos Santos Cruz, komandan militer missi PBB , MANUSCO, bulan lalu mengatakan bahwa pada Maret atau April akan ada operasi pengawasan pesawat tanpa awak selama 24 jam di DRC timur. Wilayah yang kaya mineral itu adalah pusat dari satu zona di mana jutaan orang tewas dalam konflik dalam puluhan tahun belakangan ini. PBB membentuk brigade intervensi berkekuatan 3.000 personil tahun ini untuk beroperasi di DRC timur dengan satu mandat khusus "ofensif pemeliharaan perdamaian". Ini adalah perobahan yang drastis missi PBB. Pasukan PBB mendukung pasukan DRC yang mengalahkan pemberontak M23 bulan lalu. Para ahli PBB mengatakan pemberontak dipasok dan didukung Rwanda tetangganya. Pemerintah Kigali (Rwanda) membantah tuduhan itu tetapi enggan mendukung penggunaan pesawat tanpa awak yang dapat memantau setiap pengiriman senjata dari salah satu perbatasan DRC. Pemerintah Kongo dan para pejabat PBB mengatakan target berikutnya di kawasan itu adalah Pasukan Demokratik bagi Pembebasan Rwanda (FDLR), yang beranggotakan pemberontak etnik Hutu, beberapa di antara mereka dituduh terlibat dalam pembantaian etnik Tutsi di Rwanda tahun 1994. Pesawat itu juga dapa memantau pergerakan kelompok bersenjata di wilayah luas tersebut. Pemerintah Pantai Gading telah mengatakan pihaknya menginginkan PBB menggunakan pesawat-pesawat tanpa waktu untuk memantau perbatasannya. Para komandan missi-missi pemeliharaan perdamaian PBB lainnya, seperti di Sudan selatan , juga mengatakan mereka menginginkan pesawat-pesawat itu digunakan di sana. (*/jno)