Padang (ANTARA) - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan hilirisasi merupakan kunci penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan seperti yang ditargetkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Perjuangan menuju kedaulatan pangan tidak akan pernah tercapai tanpa kedaulatan petani," kata Ketua DPW SPI Sumbar Rustam Efendi dalam diskusi publik bertajuk "Mewujudkan Daulat Pangan dari Hulu ke Hilir", di Kota Padang, Sabtu.
Menurut Rustam, kedaulatan petani meliputi kedaulatan atas tanah, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan) hingga hilirisasi setelah masa panen. Khusus di Sumbar, sekitar 57 persen masyarakat bekerja sebagai petani. Catatan SPI, sebanyak 24 persen pendapatan daerah berasal dari sektor pertanian.
Rustam menilai tanpa adanya kebijakan konkret dari pemerintah provinsi hingga kabupaten untuk membangun sektor hilirisasi pertanian, maka kedaulatan pangan akan sulit dicapai termasuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Oleh karena itu, SPI mendorong gubernur, bupati dan wali kota di provinsi setempat untuk membuat regulasi terkait hilirisasi pertanian. Langkah ini diyakini bisa menjadi solusi konkret dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Ranah Minang.
"Kalau tidak ada kebijakan gubernur agar kabupaten dan kota melakukan hilirisasi maka upaya swasembada pangan dan kedaulatan pangan tadi tidak akan terwujud," ujarnya.
Selain itu, SPI juga menyoroti konsistensi pemerintah dalam memastikan lahan pertanian yang tercantum pada rencana tata ruang wilayah (RTRW). SPI Sumbar menilai kebijakan RTRW di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota perlu dievaluasi setiap tahun, terutama untuk melihat sejauh mana lahan pertanian terlindungi.
Sementara itu, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Hasnah menilai alokasi anggaran untuk sektor pertanian di provinsi setempat masih belum signifikan atau berbanding lurus dengan hasil yang didapatkan para petani.
Padahal, Pemerintah Provinsi Sumbar mengalokasikan 10 persen anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk pertanian yang merupakan sektor unggulan di daerah tersebut. Dana ini difokuskan pada peningkatan produksi, pengembangan industri hilir pertanian serta penyediaan asuransi usaha tani sebagai jaring pengaman bagi para petani.
“Alokasi anggaran memang sekitar 10 persen, tapi hasilnya belum maksimal. Harus ada keseimbangan anggaran agar sektor ini benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi," ujarnya pula.
