Pemkab Solok percepat penurunan stunting

id Pemkab Solok, tegaskan komitmen, percepat, penurunan stunting

Pemkab Solok percepat penurunan stunting

Wakil Bupati (Wabup) Solok Candra saat menghadiri rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Selasa (5/8) di Aula Islamic Center Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. ANTARA/HO-Diskominfo Solok.

Solok (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat menyatakan komitmennya dalam mendukung program Quick Wins yang diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk mempercepat penurunan stunting.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Solok Maryetti Marwazi di Solok, Jumat, mengatakan bahwa Pemkab Solok menyatakan komitmen untuk mendukung program Quick Wins.

"Program ini menjadi senjata baru dalam percepatan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) dan upaya penurunan stunting secara tepat sasaran," kata dia.

Maryetti juga mengenalkan Program Quick Win hasil inisiatif KemendukBangga/BKKBN yang mencakup: Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (Gati), Lansia Berdaya (Sidaya), dan SuperApps Keluarga, layanan digital terintegrasi untuk masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang terjadi akibat kurangnya asupan gizi dan infeksi berulang, terutama pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Periode ini sangat krusial, karena terjadi pembentukan sistem kekebalan tubuh, perkembangan otak, dan metabolisme anak yang akan berdampak permanen,” ucapnya.

Ia menambahkan berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting di Kabupaten Solok justru mengalami kenaikan dari 25,4 persen (2023) menjadi 29,5 persen(2024). Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak.

Wakil Bupati Solok Candra mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk tidak hanya menjadi penggerak, tetapi juga menjadi contoh nyata dalam gerakan Orang Tua Asuh.

“Gerakan ini harus dimulai dari kita. Mulai dari kepala daerah, Ketua dan Anggota DPRD, Sekda, seluruh organisasi perangkat daerah, camat dan wali nagari dan masyarakat yang memiliki kelebihan rezeki. Kita semua punya tanggung jawab moral terhadap masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

Candra juga mengatakan bahwa stunting sebagai tantangan besar pembangunan manusia yang membutuhkan keterlibatan kolektif seluruh unsur masyarakat, tidak hanya sektor kesehatan.

“Ini bukan hanya soal makanan. Tetapi juga soal edukasi, lingkungan, dan keberpihakan kita pada keluarga yang berisiko. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan masa depan karena kita lalai hari ini,” katanya.

Sebelumnya, Pemkab Solok kembali menunjukkan keseriusannya dalam menangani persoalan stunting, melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Selasa (5/8) di Aula Islamic Center Koto Baru.

Jajaran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dikonsolidasikan untuk mengawal Program Quick Win KemendukBangga/BKKBN demi terwujudnya generasi Indonesia Emas 2045.

Rakor ini juga diisi dengan penyerahan dana alokasi khusus sub bidang KB tahun anggaran 2025 senilai Rp5,026 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Solok.

Pewarta :
Uploader: Jefri Doni
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.