Maduro Selangkah Lagi Amankan Dekrit Pemerintahan

Karakas, (Antara/AFP) - Presiden Venezuela selangkah lagi akan mengamankan suara agar bisa memerintah di bawah dekrit setelah partai pengusungnya mengeluarkan seorang anggota partai oposisi dari parlemen, Selasa. Wakil rakyat dari pihak oposisi Maria Mercedes Aranguren dipaksa "walk out" dari Majelis Nasional setelah para anggota parlemen lainnya sepakat memutuskan untuk mengeluarkannya dan mencabut kekebalan imunitas parlemennya. Partai Sosialis Bersatu Venezuela (PSUV) hanya kurang satu suara untuk mencapai tiga perlima mayoritas yang dibutuhkan guna memberikan pemimpin beraliran kiri itu memerintah dengan dekrit selama satu tahun. Padahal sebelumnya Aranguren merupakan caleg PSUV dan terpilih di parlemen sebagai kandidat dari partai pemerintah, tetapi sejak itu dia menyebrang ke oposisi dan dihadapkan dengan berbagai tuduhan penggelapan. Dia akan digantikan oleh Carlos Flores, yang dikenal sebagai "Chavista", seorang pengikut doktrin mantan pemimpin Hugo Chavez. Flores diperkirakan akan memberikan suaranya untuk memuluskan undang-undang dekrit kepresidenan itu. Maduro meminta hak khusus legislatif pada bulan lalu dengan alasan dia membutuhkan itu untuk memerangi korupsi dan sebagai perang ekonomi terhadap pemerintahannya di tengah inflasi yang membumbung tinggi mencapai 54 persen. Penerus Chavez itu telah menggunakan kekuasaannya untuk memangkas harga di sejumlah toko ritel dan mengerahkan pasukan untuk menjaga toko-toko seiring antrian mengular karena banyaknya jumlah pembeli. Majelis Nasional diharapkan dapat mengesahkan dekrit bagi Maduro pekan ini. Sementara itu pemimpin oposisi Henrique Capriles mengatakan langkah yang dilakukan parlemen merupakan "penipuan terhadap rakyat Venezeula". "Itu bukanlah cara untuk mendebatkan undang-undang negara," kata Capriles. Ketua Majelis Nasional, Diosdado Cabello, mengatakan bahwa Aranguren dipilih oleh pendukung Chavez sehingga penggantinya harus juga merupakan Chavista. Pekan lalu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa ada cukup bukti yang memungkinkan Aranguren diadili atas tuduhan menggelapkan dana publik. Tetapi pihak oposisi mengatakan bahwa tuduhan terhadap Aranguren hanyalah merupakan strategi partai penguasa untuk memuluskan proses persetujuan yang akan diberikan kepada bagi Presiden Maduro. (*/jno)