Kontras Pertanyakan Tujuan Bali Democracy Forum

Sabtu, 9 November 2013 17:54 WIB

Jakarta, (Antara) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mempertanyakan tujuan dari penyelenggaraan Bali Democracy Forum, 7-8 November 2013 apakah untuk mewujudkan demokrasi atau lebih kepada peningkatan ekonomi. "Kontras dengan ini menuliskan surat terbuka untuk mempertanyakan apa tujuan dan hasil yang dijanjikan dari berlangsungnya Bali Democracy Forum bagi perbaikan kondisi demokrasi di Indonesia," kata Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar dalam surat terbuka Kontras yang diterima di Jakarta, Sabtu. Sebagaimana diketahui, sejak pertama kali diinisiasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2008, Bali Democracy Forum (BDF) diadakan tahunan dengan tujuan memperkuat kapasitas demokrasi berbagai institusi demokrasi melalui diskusi antarnegara. Namun, menurut Haris Azhar, BDF dinilai tidak lebih dari sekadar acara internasional dengan tidak banyak pelajaran tersisa apalagi tindak lanjut yang secara kongkret dilakukan negara setelah forum selesai. Ia mengemukakan, berbicara tentang BDF tak ubahnya berbicara tentang sebuah diskusi tingkat tinggi dengan perjanjian bilateral antara banyak kepala negara yang berpartisipasi. "Namun, ketika kita mempertanyakan pertanyaan praktis seperti apa keputusan dan kesimpulan yang dihasilkan BDF untuk dapat membimbing usaha politik negara masing-masing agar bisa meningkatkan demokrasi dengan cara yang lebih efektif, jawabannya akan sangat mengecewakan," ujarnya. Karena itu, Kontras menyangsikan efektivitas dan manfaat dari diadakannya BDF karena minimnya partisipasi masyarakat di dalamnya. Ia berpendapat bahwa forum itu jangan-jangan hanyalah wadah bagi pembicaraan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan sebagai alat pencitraan. "Demokrasi adalah, seperti yang kita semua tahu, suatu bentuk pemerintahan tertentu yang dijalankan oleh dan untuk rakyat, bukan pemerintahan oleh negara. Maka semestinya, forum penting yang menyandang nama mulia demokrasi harus memberikan ruang yang berarti untuk partisipasi masyarakat," katanya. Untuk itu, ia mengutarakan harapannya agar BDF bisa menjadi wadah untuk menjawab pertanyaan dan harapan masyarakat akan demokrasi dan secara nyata menghasilkan langkah-langkah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan demokrasi yang kian hari kian bergulir di negara ini. Sebagaimana diberitakan, Menlu RI Marty Natalegawa mengatakan penyelenggaraan BDF memang tidak terfokus pada situasi negara tertentu namun lebih merupakan forum bertukar pikiran tentang pelaksanaan demokrasi. Mengusung satu tema besar yaitu Konsolidasikan Demokrasi dalam Masyarakat Plural, BDF, yang memasuki tahun keenam pelaksanaannya tersebut dihadiri perwakilan dari 81 negara dan tiga organisasi internasional. Forum bertukar pikiran tentang demokrasi tersebut tahun ini membahas dua sub-tema yaitu pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil serta pembangunan dan penguatan institusi demokrasi. (*/sun)