Padang Aro (ANTARA) - Anggota DPR RI Zigo Rolanda mengatakan Komisi V mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar menganggarkan kembali preservasi jalan nasional Lubuk Selasih-Surian (Kawasan Air Dingin) yang pembiayaannya melalui surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar Rp20 miliar.
"Selain itu untuk alokasi Sumbar saat rapat komisi V DPR RI dengan Kementerian PU juga mendorong anggaran penanganan longsoran dengan anggaran Rp16 miliar dan pembangunan jembatan sebagai pengganti jembatan balley sebesar Rp 20,4 miliar," katanya, di Padang Aro, Jumat.
Dia menjelaskan, Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2025 adalah sebesar Rp 110,9 triliun.
Pagu ini katanya, berkurang dari pagu tahun 2024 yaitu sebesar Rp 181,6 triliun dari Pagu yang terdapat dalam APBN Tahun 2025 terdapat alokasi anggaran untuk preservasi jalan nasional Lubuk Selasih- Surian (Kawasan Air Dingin) untuk tahap I dan pembangunan jembatan sebesar Rp56 miliar.
Dengan ditetapkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN Tahun 2025, terdapat efisiensi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp81,3 triliun sehingga pagu anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp. 29,5 triliun.
Dengan terjadinya efisiensi besar-besaran di Kementerian Pekerjaan Umum, banyak kegiatan-kegiatan strategis yang tidak bisa dilaksanakan, termasuk anggaran untuk preservasi dan pembangunan jembatan di kawasan Air Dingin Kabupaten Solok.
Kemudian katanya, pada rapat kerja Komisi V DPR-RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 13 Februari 2025, terdapat rekontruksi anggaran Kementerian PU dari semula sebesar Rp29,5 triliun meningkat menjadi Rp50,4 triliun.
"Dengan adanya rekonstruksi anggaran ini Komisi V mendorong Kementerian PU agar menganggarkan kembali preservasi jalan nasional Lubuk Selasih-Surian (Kawasan Air Dingin) yang pembiayaannya melalui SBSN sebesar Rp20 miliar serta penanganan longsor Rp16 miliar dan pembangunan jembatan sebagai pengganti jembatan balley sebesar Rp 20,4 miliar," ujarnya.
Pada rapat kerja Komisi V DPR-RI dengan Kementerian/Lembaga mitra Komisi V tanggal 11 Maret 2025 dalam rangka membahas persiapan sarana dan prasarana infrastruktur dan transportasi dalam penanganan mudik lebaran tahun 1446 H/2025, Komisi V DPR-RI mendorong Kementerian Pekerjaaan Umum untuk mempercepat preservasi jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan nasional.
Selain itu juga Komisi V DPR RI juga mendorong Kementerian PU agar memfungsikan jalan tol yang sudah bisa di fungsionalkan, termasuk dua jalur toll Padang Sicincin serta menyiapkan posko-posko pada titik-titik yang rawan bencana.
Dia menambahkan, masyarakat jangan salah kaprah mahami efisiensi sebab pemerintah harus melakukannya karena berbagai kepentingan, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedepan.
"Fokus pembangunan negara yang tadinya lebih fokus membangun infrastruktur hari ini negara lebih membangun sumber daya manusia," katanya.
Ia menegaskan, untuk program yang berkaitan langsung dengan masyarakat tidak ada efisiensi oleh pemerintah.
