Suu Kyi Desak Dunia Tekan Pemimpin Myanmar Terkait Reformasi

Selasa, 22 Oktober 2013 06:32 WIB

Luxemburg, (Antara/AFP) - Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi, Senin, mendesak para pemimpin Uni Eropa dan dunia untuk meningkatkan tekanan pada pemerintah di negaranya untuk menyelesaikan proses reformasi. Pemenang penghargaan Nobel Perdamaian itu mengatakan kepada sekelompok kecil wartawan bahwa masa depan demokrasi negara itu serta upaya untuk mengakhiri konflik etnis yang berlanjut tergantung pada perubahan cepat dan menyeluruh dari konstitusi. "Reformasi telah berjalan sejauh yang didapat tanpa perubahan konstitusi," katanya. "Kecuali konstitusi diubah kami harus menganggap bahwa pemerintahan saat ini tidak memiliki kepentingan dalam reformasi lebih lanjut." "Uni Eropa harus menunjukkan dukungan pada kebutuhan untuk mengubah konstitusi," katanya, seraya juga menyeru dukungan dunia mengingat "pendapat masyarakat internasional penting bagi pemerintah karena pemerintah menginginkan bantuan dan investasi. "Konstitusi Myanmar saat ini, yang dibuat oleh mantan rezim militer, terutama untuk memblokir upaya Suu Kyi menjadi presiden setelah pemilihan umum 2015 berdasarkan peraturan yang melarang siapapun yang memiliki pasangan atau anak-anak berkewarganegaraan asing menjabat posisi itu. Dua anak lelakinya berkewarganegaraan Inggris melalui ayah mereka, mendiang akademisi Michael Aris . Konstitusi itu juga mensyaratkan kepala negara harus memiliki pengalaman di dunia militer. Myanmar akan menggelar pemilihan umum parlemen pada 2015, parlemen baru kemudian memilih presiden dan Suu Kyi mengatakan ia ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Suu Kyi, yang partainya menyerukan dukungan agar konstitusi nasional ditulis ulang karena " tidak demokratis " , mengatakan negara itu sedang menunggu hasil penyelidikan parlemen mengenai isu tersebut pada akhir tahun . Namun pemerintah telah gagal untuk secara terbuka berkomitmen pada kebutuhan dilakukannya amandemen, katanya. "Sejauh ini mereka mengatakan terserah kepada lembaga legislatif," di mana militer memegang 25 persen kursi dan warga sipil tidak dapat membentuk 75 persen yang diperlukan untuk perubahan konstitusi karena kursi belum terisi, katanya. "Ini tidak cukup baik," katanya. Suu Kyi menghabiskan 15 tahun dalam tahanan rumah di bawah kekuasaan militer di Myanmar , sebelum dia dibebaskan setelah pemilihan umum kontroversial tahun 2010 . Ikon demokrasi itu sekarang menjadi anggota parlemen oposisi sebagai bagian dari dilakukannya reformasi menyeluruh di bawah rezim kuasi - sipil baru yang mulai menjabat pada 2011. Dia bertemu menteri luar negeri Uni Eropa di Luksemburg sebelum menuju ke Strasbourg pada Selasa untuk menerima penghargaan bergengsi hak asasi manusia Uni Eropa, Sakharov, yang ia memenangkan 23 tahun yang lalu pada puncak penumpasan militer Myanmar. (*/sun)