Eva: Partai Komunis China Perhatikan Keterwakilan Perempuan

Sabtu, 19 Oktober 2013 19:31 WIB

Semarang, (Antara) - Partai Komunis China memperhatikan keterwakilan perempuan dengan mengeluarkan kebijakan minimal satu perempuan dalam tim pimpinan partai, kata Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Eva Kusuma Sundari dari Beijing, Sabtu. Melalui surat elektroniknya, Eva yang juga pimpinan delegasi PDI Perjuangan dalam kunjungan ke sejumlah kota di China, menjelaskan bahwa tim itu meliputi sekretaris komite dan wakil-wakilnya yang berjumlah dua sampai tiga orang di seluruh level. Ia mencontohkan Madame Lou Ming yang pernah menjabat wali kota dan saat ini menjabat Wakil Sekretaris Komite Provinsi Guizhou yang notabene Presiden Federasi Perempuan Partai Komunis China (PKC). Bahkan, angka partisipasi perempuan di Kongres PKC Provinsi mencapai 28,5 persen. Di lain pihak, anggota Komisi III (Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan) DPR RI itu mengatakan para perempuan China boleh berbangga karena angka harapan hidup mereka mencapai 78 tahun, sedangkan laki-laki 76 tahun. "Mereka pun menuntut pensiun lebih tua, semula 55 tahun menjadi 60 tahun, seperti usia pensiun laki-laki," kata Eva yang juga calon anggota DPR RI periode 2014-2019 asal Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten/Kota Blitar) itu. Pertemuan delegasi PDI Perjuangan dengan Ketua Federasi Perempuan Partai Komunis China untuk Provinsi Ghouzui, Madame Lou Ning, Sabtu (19/10), kata Eva, membuka fakta bahwa kemajuan status perempuan di China karena mereka mengimplementasikan Beijing Platform 1995 secara serius. "Ada 10 sektor, di antaranya pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi, yang diturunkan ke dalam program-program untuk memastikan kemajuan-kemajuan kelompok perempuan dan anak sehingga prinsip kesetaraan gender bisa diwujudkan," ucapnya. Dari jalur partai, lanjut dia, dibentuk yayasan-yayasan yang bekerja sama dengan pemerintah di enam level dari pusat hingga daerah sesuai dengan administrasi pemerintahan. Guna memajukan perempuan perdesaan di Provinsi Guizhou, pemerintah pusat menyediakan kredit khusus perempuan minimal sebesar 80.000-800.000 yuan per orang (1 yuan = Rp2.000). "Skema ini mampu mendorong perempuan menciptakan kerja di rumah secara mandiri, atau setidaknya sudah tercatat 200.000 ibu rumah tangga yang telah memanfaatkan kredit tersebut," ujarnya. Menyinggung bidang pendidikan di negara itu, Eva mengemukakan bahwa setidaknya 98,5 persen perempuan sudah menikmati pendidikan dasar sembilan tahun plus tiga tahun pendidikan keterampilan. Akibatnya, banyak orang tua yang mencari kerja di luar kampung dan meninggalkan anak dalam asuhan nenek-kakeknya. Ia menjelaskan yayasan-yayasan tersebut mengembangkan program pendampingan bagi anak-anak dengan menyediakan video calls sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan para orang tuanya di kota. Dalam hal ini, yayasan juga memberikan pendampingan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik secara langsung maupun lewat internet. Yayasan-yayasan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) perempuan tersebut bekerja dengan dua badan milik pemerintah, yakni Badan Pengurangan Kemiskinan dan Badan Perbaikan Kesejahteraan. "Yayasan-yayasan itu dikelola oleh para aktivis Federasi Perempuan PKC yang setidaknya harus mempunyai modal awal sebesar 2.000.000 yuan agar dapat subsidi dari pemerintah pusat sebesar 2.000.000 yuan," katanya. Para aktivis, kata Eva, harus bekerja keras "fund raising" (penggalangan dana) dari donator-donatur untuk dapat mengumpulkan modal tersebut, selanjutnya mereka diperbolehkan melanjutkan penarikan dana dari masyarakat. (*/sun)