Soal Pengelolaan Inalum, Dahlan Ikut Saja

Rabu, 16 Oktober 2013 18:29 WIB

Menteri BUMN Dahlan Iskan. (Antara)

Jakarta, (Antara) - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan dirinya akan mengikuti saja dan tidak ingin berspekulasi soal pengelolaan PT Inalum pascapengambilalihan perusahaan itu mulai 1 November 2013. "Saya ikut saja. Mau jadi BUMN atau di bawah Kementerian Keuangan terserah pemerintah saja," ujar Dahlan, usai menghadiri Rapat Koordinasi soal Ketahanan Pangan, di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu. Mantan Dirut PT PLN ini juga enggan berkomentar jika pemerintah memutuskan Inalum menjadi BUMN dibawah kendalinya. "Tunggu saja besok (Kamis, 17/10). Akan ada Rakor lagi soal Inalum," ujarnya. Ia menambahkan, kepemilikan saham Inalum Per 1 November 2013 Inalum pasti kembali ke Indonesia. "Tapi apakah dijadikan BUMN atau tidak akan ditentukan besok," tegasnya. Menurut Dahlan, saat ini tidak ada lagi yang perlu diributkan karena pengambilalihan Inalum diharapkan sesuai skenario yang sudah disepakati antara pemerintah Indonesia dengan Jepang. Untuk itu Dahlan menambahkan, dirinya menyerahkan saja seluruh proses pengambilalihan termasuk pengelolaan Inalum kepada pemerintah. Diketahui saat ini pemerintah Indonesia menguasai 41,13 persen saham di Inalum, selebihnya atau sebesar 58,87 persen dikuasai Jepang. Namun sesuai perjanjian kontrak pengelolaannya yang selama ini dipegang Jepang segera berakhir 2013. Pemerintah Indonesia memutuskan tidak memperpanjang kontrak tersebut, sehingga untuk menguasai seluruh saham Inalum tersebut harus disiapkan dana sekitar 762 juta dolar AS. Belakangan terjadi perbedaan penilaian atas aset Inalum versi pemerintah dengan Jepang, sehingga ada kemungkinan diserahkan badan arbitrase nasional. Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pengambilalihan saham Inalum akan berdampak positif untuk kepentingan negara. Ia beralasan, industri alumunium memiliki prospek baik seiring program hilirisasi industri yang dicanangkan pemerintah. Selain itu, Inalum merupakan satu-satunya perusahaan peleburan alumunium di Asia Tenggara yang memiliki fasilitas lengkap. Sehingga pemerintah dapat memanfaatkan pabrik ini sebagai fondasi integrasi industrialisasi di Indonesia. (*/jno)