Padang Panjang (ANTARA) - Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Hal itu dikatakan Pj. Walikota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, pada simulasi (Pra-Evaluasi) SAKIP yang diselenggarakan Bagian Organisasi Setdako, Selasa (17/12) di aula lantai III Balaikota setempat.
Ia menyebutkan, SAKIP adalah alat untuk memastikan setiap rupiah memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat.
"Melalui implementasi SAKIP, kita dapat memastikan bahwa setiap kegiatan dan anggaran yang dikelola memberikan hasil yang optimal dan terukur. Serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," kata Sonny.
Menurut dia, Padang Panjang dapat bersaing secara kompetitif di beberapa indikator penilaian, baik di tingkat provinsi maupun nasional, namun masih ada PR yang harus diselesaikan.
"Kita baru saja meraih peringkat 4 Kota Terinovatif secara nasional, serta berbagai prestasi lainnya. Namun, kita menyadari bahwa terkait SAKIP, masih ada PR besar bagi kita, karena meskipun hasil SAKIP dari tahun ke tahun meningkat, peningkatannya belum signifikan," ungkap dia.
Ia mengingatkan, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, kata kunci yang harus diperhatikan adalah dipertanggungjawabkan. Kepala OPD dan jajaran diharapkan juga menyikapi hal ini dengan serius, karena SAKIP Pemkot sangat bergantung pada apa yang dilakukan OPD.
"Hasilnya akan berbanding lurus dengan usaha yang dilakukan. Kinerja kepala daerah sangat dipengaruhi oleh kinerja OPD. Ini adalah kesempatan pertama kita melakukan simulasi di tingkat OPD. Ini adalah momentum yang sangat strategis, mengingat proses penyusunan RPJPD dan telah terpilihnya kepala daerah. Kepala OPD diharapkan untuk memahami dengan baik perencanaan yang matang, mulai dari RPJMD hingga Renja," jelas Sonny.
Sonny, menambahkan perencanaan program yang baik harus diikuti dengan pelaksanaan yang tepat. Kepala OPD harus memahami hal ini dan memastikan bahwa setiap program membawa manfaat bagi masyarakat.
"Tugas pokok kita adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik. Seluruh OPD harus memahami seluruh aspek SAKIP, dan secara berkala melakukan evaluasi. SAKIP bukan hanya tugas bagian tertentu, tetapi tugas seluruh OPD," tegas Sonny.
Simulasi (Pra-Evaluasi) Implementasi SAKIP, melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk kepala, sekretaris dan perencana seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Padang Panjang.
Melalui simulasi tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara mengelola kinerja dan akuntabilitas, serta meningkatkan efektivitas program-program Pemkot setempat.
Kabag Organisasi Setdako, Yohana Lisa, STP, M.Si, berharap seluruh instansi dapat menjalankan SAKIP dengan baik. Sehingga bisa meraih hasil evaluasi yang positif dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Untuk kegiatan ini Bagian Organisasi Setdako menghadirkan narasumber Analis Kebijakan Pertama pada Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Diah Rakhmi Anitasari, S.E, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat, Desy Herawati, S.E.Ak, M.Si, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat, Devfi Agustina, SE, M.Si, dan Auditor Ahli Madya Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Megah Vivyawati, S.H.
