Pemkot Padang Panjang gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis SIPD

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang Panjang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI.

Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Emersia, Batusangkar, Kamis hingga Minggu 24-27 Oktober. Kegiatan ini dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kegiatan yang dibuka Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra itu diikuti 80 peserta yang terdiri dari PPK serta bendahara penerima dan bendahara pengeluaran tiap OPD yang ada di Kota Padang Panjang.

SIPD RI merupakan sistem yang dikembangkan pemerintah pusat untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya SIPD, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih efisien, efektif, dan transparan.

Dalam sambutannya, Sonny menekankan pentingnya kegiatan ini dalam meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola keuangan daerah.

“Melalui bimtek ini, kita berharap seluruh peserta dapat memahami dan mengimplementasikan SIPD dengan baik sehingga pengelolaan keuangan daerah di Padang Panjang dapat semakin baik,” ujarnya.

Sonny berharap Bimtek ini mampu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PPK, bendahara dan perencana keuangan, serta meningkatkan konsistensi dan akurasi data keuangan daerah yang terintegrasi.

“Selain itu, dengan adanya bimtek ini diharapkan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Serta pengoptimalan pengelolaan keuangan daerah, efisiensi dan penyerapan anggaran yang optimal. serta penyelarasan kebijakan dengan standar nasional,” tutur Sonny.

Sementara itu, Kepala Bidang Diklat, Kinerja dan Inka, Dian Purnama menambahkan, bimtek ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah serta efektivitas dalam pengawasan dan pengendalian keuangan.

“Implementasi SIPD RI di OPD akan memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan transparan sesuai dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkas Dian.