Sumbar deklarasikan kampanye damai Pilkada 2024 bermartabat

id pilkada damai,pilkada serentak,kapolda sumbar,pilkada sumbar,pilgub sumbar,pilkada bermartabat

Sumbar deklarasikan kampanye damai Pilkada 2024 bermartabat

Sejumlah personel gabungan berbaris rapi mendengarkan amanat deklrasi Pilkada damai di Mapolda Sumbar, Selasa (24/9/2024). ANTARA/Muhammad Zulfikar.

Padang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat bersama kepolisian daerah setempat, para calon gubernur dan wakil gubernur dan instansi terkait lainnya mendeklarasikan kampanye damai Pemilihan Kepala Daerah 2024 bermartabat.

"Deklarasi yang kita lakukan ditujukan agar Pilkada Serentak 2024 ini berjalan dengan damai dan bermartabat," kata Kepala Polda Sumbar Irjen Polisi Suharyono di Padang, Selasa.

Kapolda mengatakan pilkada serentak merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dalam amanatnya, jenderal polisi bintang dua itu mengatakan pelaksanaan Pilkada 2024 dilakukan atas dasar berbagai pertimbangan yang diharapkan dapat menghemat pengeluaran negara, efisiensi waktu hingga mengurangi konflik horisontal di tengah masyarakat.

"Pilkada Serentak 2024 menjadi tantangan berat bagi pemerintah karena Indonesia merupakan negara dengan kompleksitas yang tinggi," ujar Kapolda.

Apalagi proses pemilihan kepala daerah di tanah air masih diwarnai hal-hal yang kurang menguntungkan.

Namun, lewat deklarasi damai bermartabat Polda bersama KPU, Bawaslu dan pemangku kepentingan terkait tetap konsisten menghindari kecurangan, ketidakadilan serta ambisi politik yang berlawanan dengan konstitusi.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Sumbar Surya Efitrimen mengatakan tahapan kampanye pilkada serentak nasional akan dimulai pada Rabu (25/9).

Selama 60 hari ke depan, KPU mengajak semua pihak untuk melakukan kampanye dengan cara-cara yang bermartabat.

"Saya mengajak semuanya untuk melakukan kampanye yang bermartabat, mengutamakan gagasan dan program yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat," ajak dia.

KPU juga mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang memantik isu-isu terkait suku, agama, ras dan antargolongan karena hal tersebut dapat memecah rasa persatuan di tengah masyarakat.