Dandim 0311 Pesisir Selatan dan Gakum KLHK komit soal pembalakan di Lubuk Nyiur

Painan (ANTARA) - Komandan Distrik Militer (Dandim) 0311 Pesisir Selatan, Sumatera Barat Letkol. Inf. Sunardi menyatakan kesiapannya memberantas aksi pembalakan liar di wilayah teritorialnya.

Bahkan menegaskan bakal menindak serius jika ada oknum anggotanya yang ikut menjadi beking atau pelaku kegiatan yang merusak itu. Sebab bencana ekologis dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi kedaulatan negara.

"Bencana berkepanjangan rawan gangguan Kamtibmas. Ujungnya perpecahan. Apalagi hutan merupakan salah satu batas teritorial sebuah negara," ungkap Dandim di Painan, Sabtu 16 Maret.

Penegasan itu disampaikan Dandim ketika menjawab Antara terkait permintaan warga Nagari Lubuk Nyiur Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan yang meminta aparat menindak pelaku pembalakan.

Dandim melanjutkan bakal menindak lanjuti permintaan warga Nagari Lubuk Nyiur itu, sesuai semangat pengabdian sebagai alat negara, yakni TNI kuat bersama rakyat.

Karena itu Dandim meminta agar segenap anggota TNI Kodim 0311 untuk tidak terlibat dengan segala usaha perusakan hutan. Sebaliknya, mesti pro aktif menjaganya sebagai bagian dari kedaulatan teritorial.

"Jika ada anggota kami, Pasti akan kita tindak tegas,," ucap mantan Komandan Batalyon Raider 112/DJ Aceh itu.

Secara terpisah Kepala Balai Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sumatera Barat Subhan mengaku saat ini pihaknya tengah mendalami kegiatan itu.

"Sedang kami dalami," ujarnya.

Masyarakat Nagari (desa) Lubuk Nyiur IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat meminta agar penegak hukum serius menindak pembalakan liar.

Sebab tidak sedikit kerugian yang ditanggung masyarakat setempat yang berada di bagian hilir akibat aksi tidak bertanggungjawab itu. Bahkan turut merugikan negara dan daerah, dengan rusaknya infrastruktur akibat dampak bencana.

"Sebagai contoh jembatan Lubuk Nyiur ini. Sudah tak terhitung kalinya rusak akibat banjir. Sementara mereka terkesan tidak tersentuh hukum," ungkap Nafsil Diiri, (56) salah seorang warga Nagari Lubuk Nyiur.

Mereka membenarkan pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menyebutkan salah satu pemicu bencana banjir di Pesisir Selatan, termasuk di Batang Kapas adalah akibat maraknya aksi penebangan hutan.

Dugaan itu ia sampaikan ketika meninjau lokasi terdampak bencana di Pesisir Selatan dan sejumlah daerah lainnya di Sumatera Barat yang juga mengalami bencana banjir bandang.

Apalagi menurutnya kondisi geografis dan topografis daerah berjuluk 'Negeri Sejuta Pesona' itu sebagian besar tebing curam yang beriirisan dengan jalan dan langsung menuju sungai, sehingga luncuran air cepat.

Padahal ia menilai hutan di Sumatera Barat lebih baik dibanding daerah lain, dengan air yang bening. Mengonfirmasi catchment areanya yang baik.

Nafsil melanjutkan tidak terhitung kerugian yang diderita masyarakat akibat banjir sejak 10 tahun terakhir. Area pertanian merupakan langganan tetap. Begitu juga dengan usaha peternakan.

Namun pelaku pembalakan seperti tidak acuh dan justeru semakin masif menebang hutan. Kawasan penyanggah di bagian hulu sungai sudah tidak berdaya lagi menahan laju curah hujan yang semakin ekstrem.

Namun demikian kelakuan tidak bermoral penjarah hutan itu justeru kian menjadi-jadi. Mereka seperti tutup mata, bahkan seakan tidak ada kejadian saja akibat penebangan hutan.

"Jika pada pemerintah nagari kami tidak bisa berharap, tentu kami berharap pada penegak hukum," sebutnya.

Nagari Lubuk Nyiur, Sungai Nyalo, Koto Gunung dan Nagari Tuik mengalami rusak cukup parah akibat bencana banjir bandang yang terjadi pada Kamis, 7 Maret. Ratusan Hektare lahan pertanian hancur.