Presiden Langsungkan Rapat Ekonomi

Jakarta, (Antara) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis siang melangsungkan rapat terbatas bidang ekonomi bersama menteri-menteri di bidang terkait. Rapat yang akan berlangsung di Kantor Presiden itu mulai berlangsung pada pukul 14.00 WIB. Sebelumnya pada Selasa (10/9) Presiden melangsungkan rapat terbatas di bidang ekonomi dengan para menteri ekonomi kabinet Indonesia Bersatu II. Rapat berlangsung sejak pukul 15.00 hingga sekitar pukul 20.00 WIB. Saat itu, usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa Pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan empat paket kebijakan ekonomi pemerintah untuk menjaga perekonomian nasional dari dampak perubahan kebijakan ekonomi global. "Yang penting apa yang ada dalam rapat ini adalah apa kemajuan yang telah kita capai dalam empat paket kebijakan itu, kita laporkan target kita (terkait paket-paket itu)," kata Hatta usai rapat. Pada pekan terakhir Agustus, Pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi yang terdiri atas pertama, terkait upaya memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar rupiah yang diwujudkan melalui empat tindakan. Keempat tindakan itu, yaitu mendorong ekspor dan memberikan tambahan pengurangan pajak untuk ekspor padat karya yang memiliki ekspor minimal 30 persen dari total produksi; menurunkan impor minyak dan gas dengan mendorong penggunaan biodiesel; menetapkan pajak impor barang mewah dari sekarang 75 persen menjadi 125--150 persen; dan memperbaiki ekspor mineral dengan memberikan relaksasi kuota. Paket kedua, lanjut dia, ditujukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, yaitu upaya pemerintah untuk memastikan defisit fiskal tetap berada pada kisaran aman 2,38 persen serta penambahan pengurangan pajak untuk industri padat karya. Sementara itu, paket ketiga, terkait dengan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi. Pemerintah akan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) terkait dengan inflasi. Ubah tata niaga Menyinggung upaya menjaga daya beli masyarakat, dia mengatakan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk mengubah tata niaga sejumlah komoditas yang harga di pasarannya mudah terganggu. Paket terakhir atau keempat adalah upaya untuk mempercepat investasi antara lain dengan menyederhanakan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dan menyederhanakan jenis-jenis perizinan yang menyangkut kegiatan investasi. Menurut Hatta, dalam rapat itu dibahas sejumlah hambatan teknis dalam pelaksanaan paket kebijakan ekonomi itu, misalnya terkait dengan biodiesel yang masih harus melakukan tender. Selain membahas pelaksanaan empat paket kebijakan ekonomi, dalam rapat itu menurut Hatta juga dibahas kebijakan mengenai kacang kedelai mengingat harga kedelai di pasaran yang tidak stabil dan aksi mogok sejumlah pengrajin tahu dan tempe. Hatta mengatakan bahwa Pemerintah telah menyalurkan stok 11.900 ton kedelai ke pengrajin dengan harga di bawah harga pasar. Sementara itu, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan bahwa para pengrajin tempe dan tahu mulai berproduksi kembali pada hari Selasa (10/9). Sebelumnya, Mendag menjelaskan bahwa pihaknya juga telah memberikan izin impor sebanyak 100.000 ton kedelai untuk Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para pengrajin tahu tempe. (*/sun)