Solok Selatan pastikan bantuan tepat sasaran

Padang Aro (ANTARA) - Pemkab Solok Selatan memastikan semua bantuan yang diserahkan kepada masyarakat bisa tepat sasaran dengan diawasi langsung oleh pemerintah bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Selama ini kami terus melakukan perbaikan bagaimana bantuan dari pusat maupun daerah diawasi oleh pemerintah bersama dengan Forkopimda," kata Bupati Solok Selatan Khairunas, di Padang Aro, Kamis.

Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran katanya, juga dibutuhkan data yang valid dan ini menjadi tugas dari Wali Nagari serta Camat sebagai pemerintahan terbawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Tahun ini Pemkab Solok Selatan menyalurkan bantuan seragam gratis bagi siswa serta bantuan pangan dari Bappanas.

Dia berharap, bantuan seragam yang disalurkan menjadi motivasi bagi siswa agar menjadi lebih giat belajar.

Pemerintah katanya, berkewajiban untuk mempersiapkan generasi masa depan sebagai calon pemimpin nantinya.

Dengan adanya Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP) Tahap II periode tiga Tahun 2023 ini katanya, diharapkan masyarakat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan pokoknya, sehingga dengan mudah dapat di wujudkan masyarakat Solok Selatan yang maju dan sejahtera.

Bantuan cadangan beras pemerintah ini merupakan program nasional yang dilakukan sesuai dengan instruksi presiden.

Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras sebagai bentuk antisipasi dampak El Nino atau kekeringan yang mengakibatkan gagal panen sekaligus dalam rangka pengendalian inflasi, mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan, menangani kerawanan pangan, kemiskinan, stunting serta gizi buruk.

Sebanyak 11.493 KPM telah menerima bantuan beras masing-masing 10 kg selama dua bulan dimulai September dan Oktober.

Pada November ini ada tambahan 223 KPM yang akan diberikan langsung 30 kilogram sehingga total KPM penerima adalah 11.716 orang KPM atau sekitar 117.160 kilogram.

Terjadi penurunan dibanding Tahap I dari 11.752 orang dan tahap II sebanyak 11.716 orang sebesar 36 orang hal ini dikarenakan hasil verifikasi Kementerian Sosial terjadi perubahan status ekonomi penerima.