Painan (ANTARA) - DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat bakal menyelidiki informasi terkait kebijakan Rumah Sakit Umum (RSU) BKM yang menahan bayi karena tidak ada biaya persalinan.
Wakil Ketua Jamalus Yatim menyampaikan penyelidikan sebagai respon wakil rakyat atas sikap manajemen BKM yang menahan bayi untuk jaminan biaya bersalin, sehingga dinilai berlawanan dengan semangat pelayanan kesehatan yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan.
"Biar semuanya jelas dan isunya tidak bias ke mana-mana, karena ini adalah masalah kemanusiaan. Tentang hak dasar warga negara," ungkapnya di Painan, Sabtu 21 Oktober.
Jamalus melanjutkan jika tidak ada aral melintang penyelidikan tersebut bakal dimulai akhir Oktober ini dengan mengajak Dinas Kesehatan Pesisir Selatan dan komisi di DPRD yang membidanginya.
Untuk tahap awal DPRD dalam waktu dekat atau paling lambat akhir Oktober ini bakal mengundang pimpinan dan manajemen BKM untuk beraudiensi terkait persoalan itu agar bisa diambil langkah lebih lanjut.
Audiensi rencananya bakal dilakukan di gedung DPRD dengan hanya melibatkan unsur pimpinan pada tahap awal, sehingga akar persoalan menjadi lebih jelas, sebelum dibentuk pantia khusus.
"Penyelidikan awal nantinya hanya bakal dihadiri unsur pimpinan dewan, dinas teknis dan komisi terkait dan belum membentuk panitia khusus," terang Ketua DPC Partai Demokrat Pesisir Selatan itu.
Menurutnya jika informasi yang beredar sesuai dengan fakta DPRD mengambil langkah lebih lanjut, sekaligus meminta Dinas Kesehatan bertindak sesuai dengan ketentuan dan kewenangannya.
Sebab kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) NKRI 1945 dan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
Sisri, salah seorang ibu rumah tangga di Nagari Limau Gadang Lumpo, Kecamatan IV Jurai hanya bisa menangis, saat bayi kembarnya ditahan pihak RSU BKM karena tak mampu membayar biaya persalinan.
Ia mengaku sudah 15 hari ditahan pihak rumah sakit BKM Sago, karena tidak mampu membayar biaya persalinan Rp 36.657.800, bahkan suaminya sudah berupaya membuat surat keterangan miskin, namun tidak ada hasil.
Saat ini pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengeluarkan bayi salah seorang warga yang ditahan Rumah Sakit Umum Bhakti Kesehatan Masyarakat (BKM) karena tidak punya biaya persalinan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Mawardi Roska menyampaikan keputusan tersebut sesuai dengan instruksi Bupati Rusma Yul Anwar, karena kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah dan menjadi hak setiap warga negara.
"Ya, semalam (Kamis, 19 Oktober). Awalnya cukup alot," ungkap Sekda.
Sekda melanjutkan atas kejadian tersebut kepala daerah meminta dinas teknis dan sejumlah perangkat daerah lainnya untuk segera menyelesaikannya, sehingga tidak menjadi beban bagi masyarakat.
Bayi kembar itu kini mendapat perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah M. Zen Painan, karena kondisi kesehatannya yang belum memungkinkan untuk pulang.
"Mudah-mudahan kondisinya segera membaik. Kesehatannya terus dipantau dokter spesialis anak," terang Sekda.
Sementara pemilik dan manajemen BKM ketika dihubungi masih belum memberikan jawaban. Menurut informasi yang diterima Antara pemilik maupun manajemen RSU BKM mengaku bakal menjawab semuanya saat hearing.
DPRD Pesisir Selatan selidiki soal bayi jadi jaminan di BKM
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Jamalus Yatim
