Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi mengatakan bahwa pihaknya akan mengupayakan materi edukasi antikorupsi bisa masuk kurikulum sekolah melalui mata pelajaran muatan lokal.
"Edukasi tentang antikorupsi ini penting untuk menciptakan Sumatera Barat bebas korupsi karena itu kita upayakan bisa masuk kurikulum sekolah melalui muatan lokal," katanya di Padang, Minggu.
Ia mengatakan landasan hukum mata pelajaran muatan lokal di Sumbar sudah ada, yaitu berupa Peraturan Gubernur.
Rencananya, kata dia. dalam mata pelajaran muatan lokal itu akan diajarkan tentang adat dan budaya Minangkabau. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk menambahkan materi antikorupsi.
"Ini untuk memupuk budaya antikorupsi di Sumbar sejak dini agar nanti semua program bisa berjalan sesuai aturan dan bebas dari perilaku koruptif," ujarnya.
Selain itu, ia meminta OPD terkait untuk mengadopsi Program Roadshow Bus KPK yang merupakan program edukasi antikorupsi KPK.
Ia menyebutkan sejumlah OPD di Sumbar memiliki fasilitas bus dan mobil yang dimanfaatkan untuk berbagai program ke daerah-daerah. Bus dan mobil itu bisa dimanfaatkan untuk "roadshow" edukasi antikorupsi.
"Di Sumbar ada sekitar 50 orang relawan antikorupsi yang bisa dikolaborasikan perannya dengan program edukasi dari pemprov," katanya.
Sementara itu, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Amir Arif mengatakan edukasi antikorupsi penting untuk dilakukan karena pada dasarnya tidak ada organisasi, lembaga hingga pemerintah yang bebas dari potensi korupsi.
"Semuanya berpotensi untuk korupsi karena itu perlu antisipasi dengan edukasi," katanya.
Ia mengatakan "Roadshow" Bus KPK merupakan salah satu program dalam rangka edukasi tersebut.
Gubernur: Materi antikorupsi masuk kurikulum muatan lokal sekolah
Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat melepas Roadshow Bus KPK di Padang, Minggu (15/10). (ANTARA/Miko Elfisha)
