DPRD minta pemprov optimalkan pendapatan dan kembangkan potensi

Padang (ANTARA) - DPRD Sumatera Barat (Sumbar) meminta pemerintah provinsi tersebut untuk mengoptimalkan pendapatan dan dapat mengembangkan berbagai potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerah.

"Masih banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dari pos PAD, di antaranya dari potensi PKB dan BBNKB," kata Ketua DPRD Sumbar Supardi dalam rapat paripurna penyampaian jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang rancangan APBD Perubahan tahun 2023 di Padang, Senin.

Ia menyampaikan potensi PKB dan BBNKB tersebut berkaitan dengan melakukan validasi data jumlah kendaraan bermotor dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.

Termasuk pula optimalisasi pengelolaan retribusi pada masing-masing OPD terkait serta peninjauan kembali kerjasama pengelolaan pemakaian kekayaan daerah.

Secara umum, dari sisi pendapatan daerah, fraksi-fraksi dalam rapat paripurna tersebut berpendapat bahwa target pendapatan daerah yang diusulkan dalam perubahan APBD belum optimal dan masih di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMD Sumbar.

Sedangkan dari sisi belanja, fraksi-fraksi memberikan perhatian terkait masih rendahnya realisasi belanja sampai semester pertama 2023. Begitu pula dengan belanja modal yang masih rendah dibandingkan dengan alokasi belanja operasional.

"Kemudian belum sejalannya alokasi belanja dengan target kinerja program, kegiatan dan target RPJMD," ujar Supardi.

Dalam kegiatan yang sama, fraksi-fraksi juga menilai alokasi APBD senilai 10 persen untuk sektor pertanian belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini terbukti dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di pedesaan dan pesisir pantai dimana sebagian besar masyarakatnya bergerak di bidang pertanian.

Demikian pula dengan program unggulan yaitu Sumbar sehat dan cerdas, sumbar religi dan berbudaya, Sumbar sejahtera dan berkeadilan yang dinilai juga belum berjalan optimal.

"Tanggapan dan pendapat fraksi yang disampaikan dalam pandangan umum tentunya akan menjadikan ranperda perubahan APBD menjadi semakin efektif, efesien dan akomodatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat," katanya.

Ia menambahkan kondisi fiskal yang disampaikan pada RAPBD perubahan masih perlu didalami kembali sebab target pendapatan yang diusulkan belum merupakan target pendapatan definitif, demikian juga dengan alokasi belanja daerah.

"Kita masih butuh tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan belanja untuk tambahan kegiatan yang belum tertampung dalam RAPBD perubahan," papar dia.

Ia menekankan perlunya pendalaman kembali terkait usulan pendapatan dan belanja daerah dalam RAPBD perubahan baik dalam pembahasan tingkat komisi maupun badan anggaran bersama TAPD.

Beberapa hal yang perlu didalami di antaranya detail semua potensi pendapatan daerah yang terdapat pada masing-masing OPD baik pada objek pajak daerah maupun retribusi daerah. Termasuk pula mendalami perbedaan data jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di Bapenda, Dirlantas Polda Sumbar dan BPS.

Kemudian, perlu pula pendalaman kegiatan dan alokasi anggaran yang masih bisa dilakukan rasionalisasi sehingga tidak terdampak pada capaian target kinerja RPJMD secara keseluruhan.

"Pada sisi belanja silpa juga perlu didalami kembali terutama terkait rencana penggunaannya yang telah sesuai dengan sumber-sumber silpa itu sendiri. Jangan sampai kebijakan reposisi silpa terkoreksi pada tahap evaluasi kemendagri," tutupnya.